Serapan Anggaran KKP Rendah, Sektor Perikanan Terpuruk
Ilustrasi Foto: Hasil-perikanan
Jakarta (Maritimnews) – Serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada APBN 2021 yang sangat rendah akan berimplikasi pada gagalnya upaya pemerintah melalui APBN memberikan stimulus pada pemulihan ekonomi nasional sektor perikanan. Untuk itu, perlu ada langkah terobosan dan antisipasi agar spending atau serapan anggaran KKP dapat ditingkatkan terutama dalam periode 3 bulan ini.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa sampai dengan 1 Juni 2021, realisasi anggaran KKP sangat rendah yaitu hanya 24,07%.
“Dari Pagu Rp 6,5 triliun, KKP hanya mampu belanja sebanyak Rp 1,5 triliun atau sekitar 24,04%,” ucap Abdi kepada Maritimnews, Selasa (8/6).
Dari belanja tersebut, program budidaya perikanan hanya berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 193 miliar dari pagu Rp 1,1 triliun.
“Ini ironis dan tidak sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan sektor budidaya di masa kepemimpinan Menteri Trenggono,” ungkapnya.
Dirinya mengkhawatirkan bahwa kondisi ini akan mengakibatkan upaya peningkatan produksi perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan tidak akan mencapai sasaran.
“Belanja sektor kelautan dan perikanan ini sangat penting menstimulus ekonomi masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam terutama dalam hal penyediaan infrastruktur guna mendukung produksi,” jelasnya.
Sementara itu, Peneliti DFW Indonesia, Muhamad Arifuddin mengatakan bahwa templet program dan anggaran setiap tahun di KKP tidak pernah berubah sehingga serapan anggaran semestinya bisa lebih ditingkatkan.
“Templetnya sudah pakem sehingga agak mengherankan jika realisasi anggaran KKP sampai dengan saat ini masih sangat rendah,” kata Arif.
Pihaknya menyarankan agar Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian penuh pada langkah-langkah percepatan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis.
“Dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan sudah menetapkan budidaya sebagai core program, tapi sampai dengan Juni 2021 belum ada hal signifikan yang dikerjakan untuk mendukung budidaya perikanan dalam realisasi APBN KKP,” tuturnya.
Sejauh ini, pihaknya belum melihat progres dari rencana KKP dalam mengembangkan areal tambak sejauh 200.000 ha yang telah dicanangkan pada awal tahun 2021.
“Lokasi pengembangan tambak 200.000 ha belum ada dalam budget planning KKP, sehingga ini akan menjadi pertanyaan publik, bagaimana mau genjot produksi budidaya jika lahan dan lokasi belum definitif,” beber Arif.
Dirinya berharap agar Menteri Kelautan bisa segera menyampaikan ke publik, apa rencana aksi yang akan dilakukan KKP untuk merealisasikan peningkatan produksi budidaya secara detail.
“Perjalanan APBN 2021 sudah satu semester, tapi belanja untuk budidaya perikanan masih rendah dan memprihatinkan” pungkasnya. (*)
