Published On: Wed, Jul 7th, 2021

Capt. Hermanta ‘Dijagokan’ Jadi Dirjen Hubla Baru

Dirkapel Ditjen Hubla Kemenhub Capt Hermanta ‘dijagokan’ menjadi Dirjen Hubla yang baru. Dok Foto: Antara

MN, Jakarta – Menyusul akan berakhirnya masa tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan R Agus Purnomo pada Agustus 2021 mendatang, sejumlah nama digadang-gadang sebagai figur yang tepat untuk menduduki jabatan strategis eselon I tersebut.

Beberapa nama dan kriteria telah bertebaran di ruang-ruang publik mengenai figur tersebut. Diharapkan Dirjen Hubla yang baru nantinya dapat memperjuangkan aspirasi dari berbagai kelompok yang mengusungnya.

Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) yang merupakan perkumpulan para pelaut di sektor perikanan berharap bahwa Dirjen Hubla mampu bersahabat dengan para pelaut dan organisasi kepelautan.

“Calon Dirjen Hubla Kemenhub yang pertama harus bersahabat dengan organisasi pelaut dan pengusaha. Jangan tebang pilih. Jadikan keduanya mitra tripartit bagi pemerintah demi terciptanya hubungan industrial awak kapal yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan,” ujar Sekjen AP2I Samsudin kepada Maritimnews, Rabu (7/7).

AP2I yang bermarkas di Tegal itu menilai selama ini para pelaut selalu dianaktirikan oleh berbagai kebijakan. Akibatnya kehidupan pelaut hanya sebagai pelengkap penderitaan. Padahal pelaut merupakan sumber daya manusia (SDM) penting di negara kepulauan seperti Indonesia.

Sambung Samsudin, Dirjen Hubla mendatang harus paham dengan regulasi tentang kepelautan baik nasional maupun internasional.

“Bukan saja regulasi mengenai pelayaran, tetapi ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Karena pelayaran juga berhubungan dengan tenaga kerja, di mana di situ juga akan muncul perselisihan hubungan industrial baik perselisihan hak, kepentingan, maupun pemutusan hubungan kerja,” bebernya.

Masih kata Samsudin, Dirjen Hubla mendatang juga harus bisa bisa menyempurnakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Menurut dia, sampai detik ini masih ada amanah peraturan turunan dari UU tersebut yang belum terbit terutama tentang masalah ketenagakerjaan pelaut.

“Harapannya nanti bisa menyampaikan ke Presiden agar menerbitkan Peraturan Pemerintah  tentang Perjanjian Kerja bagi awak Kapal sebagaimana amanah Pasal 153, salah satunya dapat diterbitkan,” tegasnya.

Ketika disinggung soal figur yang tepat, ia menyatakan Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Dirkapel) Ditjen Hubla Kemenhub saat ini Capt. Hermanta layak menduduki jabatan sebagai Dirjen Hubla. Di mata AP2I, Capt. Hermanta memiliki kredibilitas dalam kriteria tersebut.

Capt. Hermanta merupakan seorang pelaut yang juga anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berpangkat Komisaris Besar (Kombes). Sebelum menjabat Dirkapel, Capt. Hermanta merupakan Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Ketika didapuk menjadi Dirkapel pada pertengahan tahun 2020 lalu, Capt. Hermanta telah terbukti memiliki kepedulian terhadap nasib pelaut. Ia juga memiliki kedekatan dengan banyak organisasi pelaut di Indonesia, sehingga sosoknya sangat familiar sebagai ‘Bapak Asuh’ pelaut Indonesia. (*)

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com