Foto: Logo Ekspedisi NKRI (majalahexlore.com)
Maritimnews, Jakarta – Kelompok Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Jakarta, Mahasiswa Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Papua Itu Kita, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Indonesia Tanpa Militerisme (ITM), Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), dan Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) dengan tegas menolak program Ekspedisi NKRI yang diselenggarakan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Kopassus TNI AD di depan Istana Negara, (10/2/16).
Mereka menganggap program itu berbau militerisme dan tidak peka terhadap kebutuhan warga Papua Barat. Melalui juru bicaranya, Veronica Koman, program itu kenapa lebih banyak melibatkan TNI /Polri ketimbang sipil. Padahal, menurutnya, pendataan dan pemetaan SDA serta sosial budaya itu bukanlah tugas dan wewenang Kementerian PMK, apalagi TNI/Polri.
“Sejak kapan TNI/Polri bisa jadi peneliti? Kalau benar ini tujuannya semata-mata penelitian kok yang dikirim lebih banyak personel TNI/Polri dibanding tim peneliti? Ini sangat militeristik,” tegas Veronica Koman, pengacara publik LBH Jakarta sesuai dengan yang dilansir oleh rappler.com.
Lebih lanjut, dalam tudingannya, mereka menganggap bahwa orang Papua lebih membutuhkan guru dan dokter dari pada Ekspedisi NKRI.
Menanggapi tudingan tersebut, Pabandya Gunkuat Sops TNI/Mabes TNI, Letkol Laut (P) Salim angkat bicara untuk memberikan penjelasan terkait hal itu kepada publik. Menurutnya, ekspedisi itu merupakan salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Tudingan itu pun dianggap berlebihan dengan menyatakan TNI/Polri tidak bisa menjadi penelilti. Padahal, saat ini sudah banyak TNI/Polri yang berkutat dengan ranah-ranah akademisi.
“Ini bukan tahun 45, yang tentara bisanya cuma berperang memanggul senjata tok. Zaman sekarang justru banyak berperangnya secara non konvensional, yaitu lebih dengan cara membangun penelitian dan menulis,” ujar Salim.
Selanjutnya, menurut lulusan AAL tahun 1995 itu, ekspedisi ini juga sudah berjalan yang ke sekian kalinya, ditambah pula ekspedisi yang berkaitan dengan pelayaran pemuda yang juga program Kemenko PMK bersama TNI AL.
“Kenapa baru sekarang dipermasalahkan, lalu ada apa di balik semua ini,” ungkapnya.
Memang secara kemanusiaan, banyak daerah-daerah yang masih mengalami trauma karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh militer. Lanjut, penulis buku ‘Kodrat Martim Nusantara’ itu merupakan hal yang wajar, akan tetapi dirinya menjamin tidak ada lagi hal-hal demikian yang terjadi di era seperti sekarang.”Kalau pun ada semuanya bisa dilaporkan,” tambahnya.
Namun, bila koalisi ini cenderung kepada muatan politis, lalu kenapa mereka tidak pernah mengkritisi proyek Naval Medical Research Unit Two (NAMRU-2) yang dilakukan oleh US Navy. Proyek berkedok kesehatan itu mulai diungkap oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilllah Supari pada tahun 2007. “Cuma karena tidak ada yang mendukung justru Menkes yang di-reshufle. Pada saat itu kemana para aliansi-aliansi kemanusiaan itu, kenapa diam ketika AS yang turun,” tegasnya.
Melalui bukunya, ‘Dzikir Daud dan Kodrat Maritim Nusantara’, Perwira Menengah (Pamen) TNI AL ini sudah mengkritisi habis-habisan proyek tersebut. Menurut isi bukunya, proyek itu telah mengancam kedaulatan kita sebagai bangsa yang merdeka, melalui virus yang berbahaya bagi generasi ini.
Lanjutkan “Ekpedisi NKRI”