MNOL, Labuhan Bajo – Penyaluran Bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2016 kepada masyarakat, khususnya kapal dan alat penangkap ikan, akan diarahkan melalui koperasi. Mekanisme ini ditempuh agar bantuan yang diberikan efektif, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.
Hal itu diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat berdialog dengan masyarakat dan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (6/6).
“Kita tidak bisa memberikan kapal kepada KUB (Kelompok Usaha Bersama) lagi. Jadi KUB bapak harus dirubah menjadi koperasi, karena koperasi berbadan hukum ada pertangung jawabannya,” ungkap Susi.
Selanjutnya, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan mendorong perubahan struktur KUB nelayan menjadi koperasi dengan meratifikasi dan membantu pengurusan surat-surat yang diperlukan. “Selesai pertemuan ini langsung buat koperasi, supaya kita bisa memberikan bantuan,” tambahnya.
Susi juga mengatakan bahwa menjaga laut sudah menjadi komitmen pemerintah, nelayan hanya tinggal mencari ikan. Untuk itu, dia mengharapkan cara-cara penangkapan ikan yang tidak benar (merusak), baik dengan trawl (pukat harimau), portas (pottasium) dan dynamite/bom ikan harus dihentikan.
Selain itu, Susi menginginkan hasil tangkapan nelayan harus dijual dengan benar. “Buat saja KUD, semua ikan yang ditangkap kemudian di lelang di situ. Supaya harganya tidak dimainkan tengkulak,” tegasnya.
Dalam hal permasalahan modal kerja, Susi meminta pemerintah daerah untuk mengajak kerjasama Perbankan, untuk bisa memberikan kredit kepada nelayan.
“Nilai NPL (Non Performing Loan) sudah jauh lebih turun, sehingga Perbankan pasti mau meminjamkan. Jika ada pengusaha perikanan yang kesulitan membayar kredit tahun ini, maka dapat meminta penangguhan pembayaran paling tidak dua tahun,” jelas Susi.
Sedangkan terkait asuransi nelayan, Susi mengharapkan hasil dari koperasi juga dapat disetorkan. Sehingga jika terjadi kecelakaan atau musibah di laut akan ada santunan dari asuransi.
“KKP masih dalam tahap negosiasi dengan pihak asuransi agar santunan kepada nelayan yang meninggal itu bisa mencapai Rp150 juta,” ujarnya.
Sebelum berdialog, pagi harinya Susi melakukan sidak, dan berbincang dengan nelayan di pelabuhan. Nelayan mengeluh kesulitan mendapatkan es untuk melaut dan mengawetkan hasil tangkapan. Menanggapi permasalahan ini, KKP melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) KKP akan segera mengirimkan bantuan berupa mesin es untuk nelayan Manggarai Barat.
“Jika kapasitas mesin sekitar 3-4 ton, berikan 6 mesin. Semoga dalam satu bulan ini, bisa segera dipenuhi. Saya harap direktorat di KKP bisa tepat waktu dan memastikan bantuan tepat sasaran”, pungkasnya. (Tan)
