MNOL, Jakarta – Rapat Koordianasi dalam bentuk Focus Dicusion Grup (FGD) yang bertajuk ‘Muatan Kemaritiman pada Kurikulum Sekolah’ diselenggarakan oleh Deputi IV Kemenko Maritim bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim, di Gedung BPPT, Jakarta (18/7) lalu.
Rapat yang dipimpin oleh Deputi IV Kemenko Maritim, Safri Burhanuddin itu membahas mengenai penyusunan draft muatan kemaritiman pada kurikulum sekolah yang sudah disusun oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), Kemendikbud RI.
“Draft akan dibahas lebih dalam dan teknis lagi pada awal Agustus. Semuanya kita bekerja sama dan bergotong royong untuk membahas mengenai kurikulum maritim, yang merupakan fondasi dari pembangunan pendidikan dan budaya maritim untuk generasi bangsa,” ujar Safri.
Sementara itu, Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) yang turut hadir dalam rapat tersebut, diwakili oleh Wasekjen Kaisar Akhir dan Koordinator Bidang Humas dan Hubungan Luar Negeri Aditya Bramana.
Kiprah APMI dalam membangun pendidikan maritim bukan isapan jempol belaka. Assosiasi yang diketuai oleh Reynaldi Bahri Tambunan ini sudah acap kali aktif dalam dunia pendidikan kemaritiman bagi generasi bangsa. Di antaranya membangun dan membina kawasan pesisir di Cilincing, sosialisasi maritim di sekolah sekolah hingga penyusunan kurikulum maritim di Dewan kelautan Indonesia (Dekin).
“APMI berpandangan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar pengetahuan dan teori dalam buku tapi lebih utama yaitu pendidikan karakter. APMI menginginkan dan berharap melalui pendidikan, terlahir anak-anak Indonesia yang berkarakter maritim sebagai penerus bangsa Maritim,” ungkap Kaisar.
Sehingga dalam FGD itu, Kaisar mengusulkan perlu ada pelayaran jalur rempah untuk menumbuhkan kembali karakter bangsa Maritim. Mengingat jalur rempah (Selat Malaka ke Maluku) merupakan jejak kejayaan maritim bangsa Nusantara yang tentunya berbeda dengan jalur sutra maritim-nya Tiongkok maupun jalur pelayaran bangsa-bangsa Eropa.
“Kalau secara nasional muatan kemaritiman cukup masuk ke dalam mata pelajaran pada kurikulum yang sudah ada sekarang. Tetapi kalau secara lokal yaitu untuk daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, muatan kemaritiman sebaiknya menjadi suatu mata pelajaran tersendiri (Muatan Lokal). Kalau daerah pertanian dan pegunungan ya Muloknya bagaimana cara bercocok tanam, beternak, dan berburu,” tambahnya.
Selanjutnya memandang kebhinekaan Indonesia, APMI memandang bahwa kurikululum kemaritiman itu perlu melihat aspek kearifan local budaya-budaya daerah yang berkonteks maritim. Hal itu juga diperuntukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer di laut seperti masalah nelayan, bencana hingga pertahanan dan keamanan.
“Perlu ada muatan maritim yang bernuansa kearifan lokal agar warisan budaya kita juga tetap terjaga,” pungkasnya. (Tan)
