MNOL, Jakarta – Para pengusaha pelayaran Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (P3N2I) berharap pemerintah segera merealisasikan program beyond cabotage agar mampu mendongrak kinerja perekonomian nasional.
Beyond cabotage merupakan kegiatan angkutan ekspor impor yang memprioritaskan penggunaan kapal berbendera Merah Putih atau dioperasikan perusahaan pelayaran nasional, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia.
Menurut Ketua Umum P3N2I, Carmelita Hartoto program tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan jumlah kapal nasional. Sebagaimana azas cabotage yang diatur dalam Inpres No. 5/2005.
“Untuk itu, kami mendorong agar beyond cabotage dapat segera terealisasi karena akan berdampak positif terhadap ekonomi nasional, terutama untuk menahan arus keluarnya devisa negara ke luar negeri,” katanya dalam siaran pers, Selasa (27/7).
Saat ini, lanjut Carmelita, program beyond cabotage baru pada tahap pencatatan nilai ekspor dalam bentuk cost, insurance and freight (CIF).
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan angin segar terhadap program beyond cabotage. Sejalan dengan itu, dia juga meminta adanya insentif bagi pemilik barang yang menggunakan kapal nasional untuk perdagangan luar negeri.
“Upaya-upaya yang dilakukan harus terus didukung, sehingga program beyond cabotage itu dapat segera terealisasi,” ujar wanita yang telah menahkodai P3N2I atau Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) sejak 2011 itu.
Pada 2014, tercatat bahwa jumlah armada kapal nasional sebesar 13.244 kapal. Hal ini meningkat 119% dibandingkan 2005 yakni 6.041 kapal.
Kebijakan ini juga diharapkan, agar kehilangan potensi devisa dari aktivitas pelayaran ekspor dan impor di Indonesia dapat diatasi. Dimana, besarannya mencapai 500 juta dollar AS per tahun atau setara dengan Rp7 triliun. (RM/MN)
