Menunggu Komitmen Indonesia Berantas Kejahatan Trans-Nasional Sektor Kelautan 

Oleh : Raja Haposan Pasaribu

Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa pencurian ikan di lautan suatu negara merupakan kejahatan trans-nasional yang memiliki dampak luar biasa. Tidak hanya industri perikanan melainkan juga permasalahan lingkungan yang ada didalamnya. Demikian pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Simposium Kejahatan Perikanan Internasional kedua pada Senin, 10 Oktober 2016, di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Yogyakarta.

Kejahatan perikanan terdiri pelanggaran serius yang terjadi di sepanjang seluruh pasokan dan nilai rantai sektor perikanan global. Tindak pidana ini memperpanjang dari perencanaan kegiatan penangkapan ikan (jasa keuangan, asuransi, kepemilikan dan pendaftaran pembuluh) untuk berbagai tindak pidana terkait, termasuk korupsi dalam penerbitan ijin, lisensi atau dokumen kapal, penipuan dokumen, penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan manusia, dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Bukti-bukti yang ada menegaskan bahwa kejahatan perikanan sudah meluas, sebagian besar diselenggarakan, dan sering melibatkan beberapa yurisdiksi baik di dalam dan antar negara. Contoh praktis kejahatan perikanan meliputi: penipuan identitas, pelanggaran hukum pendapatan dan pajak, untuk misalnya, kegagalan pemilik multi-miliar dolar perusahaan untuk membayar pajak. Kejahatan perikanan yang timbul memiliki dampak berat yang merugikan sosial, ekonomi, lingkungan dan politik baik domestik maupun Internasional. Oleh karena itu kebutuhan untuk mengatasinya secara global pernah lebih mendesak.

Menilik rilis yang dikeluarkan KKP berdasarkan data yang diberikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) mengungkapkan, pada tahun 2014 Indonesia berada di peringkat kedua sebagai produsen ikan laut terbesar di dunia dengan jumlah tangkapan mencapai 6 juta ton atau setara dengan 6,8 persen total produksi dunia untuk ikan laut. Namun demikian, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa data tersebut masihlah berada di bawah potensi maksimal Indonesia. Pencurian ikan yang terjadi di lautan Indonesia merupakan faktor utama penghambat potensi tersebut.

FishCRIME 2016 memanfaatkan momentum yang telah dimulai pada tahun 2015, bergerak dengan meneruskan agenda demi menyediakan platform untuk dialog global yang tepat waktu. Secara khusus simposium ini untuk menemukan cara terbaik bagi masyarakat Internasional agar selalu kooperatif menanggapi berbagai isu kejahatan perikanan khususnya transnasional dari kejahatan perikanan yang terorganisir untuk bersama-sama berkomitmen merespon terhadap kejahatan perikanan yang terorganisir.

Menurut hasil analisis dan evaluasi 1.132 kapal eks asing, terbukti terlibat dalam kejahatan perikanan (fisheries crime), bukan hanya kejahatan terkait perikanan tetapi juga kejahatan kemanusiaan. Kerap terjadi  human trafficking, perbudakan, hingga penyelundupan narkotika. Tindakan pembajakan, perompak bersenjata dan terorisme tetap menjadi ancaman dan masalah serius bagi keutuhan sebuah negara, terletak pada pengamanan laut-nya.

Dan disitu juga terjadi drugs smilling yang merusak generasi anak muda Indonesia, yang akan melemahkan masa depan bangsa Indonesia.

Diharapkan lewat simposium ini menelurkan sebuah gagasan dan konsep maupun kebijakan politik nasional dalam merespon dinamika maritim saat ini. Simposium ini juga menjadi landasan awal bagi negara negara sahabat untuk bersama sama memerangi kejahatan sektor kelautan dan perikanan demi mewujudkan kedaulatan di sektor maritim.

Kedaulatan negara tidak boleh kalah oleh tindakan kriminal ataupun kejahatan lainnya. Penegakan hukum dalam menjadi pintu keadilan sosial diharapkan mampu menjadi solusi bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Harapan dapat meningkatnya jumlah perikanan tangkap, dan pengelolaan kekayaan alam mampu menjadi fondasi ekonomi dalam membangun industri pertahanan, infrastruktur maritim, dan sebagainya.

*Penulis adalah Staf Sub Bidang Analisa Media Kementerian Kelautan dan Perikanan RI