MN, Jakarta – Situasi politik nasional menghangat terkait polemik pengadaan senjata. Baru-baru ini, Menkopolhukam Wiranto sudah menegaskan hal itu hanya terkait komunikasi yang belum tuntas. Namun di media sosial hal ini terus jadi perbincangan.
Masih segar dalam ingatan kita akan adanya operasi intelijen asing di Indonesia dalam memporak-porandakan negeri ini di tahun 1965 dan 1998. Dalam catatan sejarah itu, Indonesia sebelum adanya clash di dua peristiwa tengah menggadang-gadang menjadi salah satu kekuatan dunia.
Bung Karno di era 1959-1965 telah mendaulat Indonesia sebagai negara maritim yang digdaya di bawah naungan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kemampuan diplomasinya, Indonesia menantang negara-negara besar dengan konsep To Build The World Anew di sidang PBB, New York, 30 September 1960.
Praktis, kedigdayaan itu runtuh ketika 30 September 1965 terjadi peristiwa kelam di Indonesia yang akhirnya menumbangkan pemerintahan Bung Karno.
Hal yang hampir sama kembali terulang di tahun 1998. Pemerintahan Soeharto dengan konsep Lepas Landas-nya kala itu telah menantang hegemoni negara-negara besar Sekejap ditumbangkan di bulan Mei 1998 melalui Reformasi.
Kedua peristiwa itu pun diawali dengan mengadu domba antar elemen bangsa bahkan instansi hankam-nya. Apakah pemerintahan Joko Widodo dengan visi Poros Maritim Dunia-nya akan dibuat oleh dua peristiwa itu?
Menurut beberapa kalangan hal itu akan terulang lagi di tengah kondisi saat ini. Pengamat intelijen Ridlwan Habib menilai ada pihak ketiga yang mencoba melakukan adu domba antara Panglima TNI, POLRI dan institusi BIN.
“Dari penelusuran dengan metode open source intelligence atau OSINT, operasi adu domba ini menggunakan medsos,” ujar Ridlwan di Jakarta (25/9).
Ia menjelaskan, pada tanggal 23 September pukul 22 muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN . Tagar itu sempat menjadi trending topic di Twitter. “Dari penelusuran saya, itu menggunakan auto bot, mesin, bukan akun akun asli,” kata alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.
Tagar #PanglimaTantangBIN itu menggunakan link url sebuah berita di website www.perangbintang.com. “Setelah saya cek, website itu di-hosting dari luar negeri,” kata Ridlwan.
Website www.perangbintang.com beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat,”Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan,” terangnya.
Pagi hari tanggal 24 September isu makin memanas karena beredar berita melalui WhatsApp group yang mengutip situs www.perangbintang.com. “Padahal di berita itu ada wawancara fiktif seolah olah Kepala BIN diwawancarai padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan,” tutur Ridlwan.
Sambung Ridlwan, selain BIN, akun-akun anonim juga memanaskan situasi dengan seolah olah menuduh Polri mempunyai senjata ilegal. Bahkan dengan ditambahkan dengan gambar-gambar hoax.
Ia mencontohkan salah satu posting di media sosial yang menunjukkan tumpukan gambar senjata AK 47 yang disebut sebut milik Polri. Setelah ditelusuri di internet itu gambar tumpukan senjata di konflik Yaman tahun 2016. Jadi memang tujuannya adu domba dengan modal gambar hoax,” bebernya.*
Pria asal Yogyakarta ini menilai isu tersebut adalah upaya pecah belah oleh kepentingan asing agar Indonesia gaduh. Tujuannya agar masyarakat saling curiga termasuk personel di dalam Kepolisian, BIN, dan TNI.
“Operasi intelijen asing yang sangat berbahaya karena mengadu domba para Bhayangkari negara, padahal hubungan Panglima, Kepala BIN, Kapolri harmonis dan baik baik saja,” tandas dia.
Ia pun meyakini pihak asing ingin menciptakan kegaduhan agar pembangunan di Indonesia terganggu. “Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu isu sehingga resah dan tidak percaya pada pemerintah, ini sangat berbahaya,” imbuhnya.
Ridlwan menilai respons Menkopolhukam dalam menenangkan suasana sudah tepat dan terukur. “Kalau setelah ini terus memanas, pasti ada kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia akur, rukun dan damai,” kata Ridlwan.
Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu menghimbau masyarakat umum agar bijak sebelum menyebar kabar di media sosial. “Bangsa ini kuat kalau bersatu, kita akan hancur jika dipecah belah dan diadu domba. Indonesia musti bersatu,” tegasnya.
Masih kata Ridlwan, masing masing institusi intelijen punya tugas dan kewenangan sendiri sendiri. “Intelijen TNI adalah intelijen tempur untuk kepentingan military intelligence. Tugasnya adalah memastikan pertahanan nasional kuat dari kemungkinan serangan pihak asing, berapa kekuatan senjata Singapura, berapa kapal selam Australia, itu salah satu contoh tugas intelijen tempur,” ulasnya.
Ridlwan mengingatkan bahwa dalam tugas intelijen berlaku single user atau pengguna tunggal. “Intelijen negara user-nya adalah Presiden. Baik itu yang berdinas di intelijen militer/BAIS maupun intelijen Polri dan intelijen BIN sama sama bertanggungjawab pada satu pengguna yakni Presiden,” pungkasnya mengakhiri.
Tentunya apapun yang terjadi, ketahanan nasional bangsa kita tengah mendapat ujian saat ini. Bagaimana caranya agar kewaspadaan nasional untuk melindungi NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 dapat terjaga menuju cita-cita luhurnya.
(Adit/MN)
