Mengulas Diplomasi Maritim Indonesia untuk Perwujudan PMD

MN, Jakarta – Dalam acara Focus Discussion Group (FGD) yang berlangsung di Auditorium Denma Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta, (20/12),  diulas secara detail diplomasi maritim untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia (PMD). Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Operasi dan Latihan TNI AL (Disopslatal) itu menghadirkan Kolonel Laut (KH) Kresno Buntoro dan Dr Connie Rahakundini Bakri sebagai narasumber.

Kadisopslatal Laksma TNI Abdul Rasyid dalam membuka acara itu menekankan bahwa FGD ini bertujuan untuk merumuskan konsep dan guidelines diplomasi maritim kita dengan negara luar.

“Semoga kita mampu menghadirkan suatu pemikiran yang komprehensif dan konseptual tentang strategi peningkatan diplomasi maritim guna memperkuat pertahananNKRI,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia FGD ini, kolonel Laut (P) Salim menyampaikan bahwa diplomasi merupakan politik, instrumen kegiaan dan kebijakan luar negeri di suatu negara. Sehingga diplomasi berfungsi dalam hal representation, protection, observation and reporting, promotion dan negotiation.

“Diplomasi maritim masuk dalam visi strategis pada pilar Poros Maritim Dunia yang saat ini ditetapkan oleh Perpres No.16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia,” ujar Salim.

Oleh karena itu, angkatan laut berdasarkan peran universalnya juga memiliki fungsi diplomasi yang direpresentasikan melalui berbagai kegiatan bersama angkatan laut dari negara lain.

“Diplomasi maritim oleh angkatan laut juga menyangkut kekuatan maritim, ekonomi maritim, operasi maritim dan pertahanan maritim yang semuanya ditujukan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia,” bebernya.

Peserta FGD yang dibagi menjadi dua kelompok ini membahas rumusan soal diplomasi maritim. Kedua kelompok kemudian memaparkan landasan pemikirannya masing-masing dalam merumuskan strategi yang terbaik untuk menjalankan diplomasi maritim.

Selanjutnya, Kolonel Laut (P) Kresno Buntoro menyampaikan perwujudan diplomasi maritim yang ditinjau dari aspek hukum sesuai dengan spesialisasinya.

Permasalahan-permasalahan terkini seputar hukum maritim dijabarkannya seperti Marine Resources, Pollution, Marine Bio Security, dan Destruction of Coral Reefs. Kemudian soal perompakan, batas maritim, IUU fishing dan sampah juga diulasnya dalam FGD tersebut.

“Kita semua tahu penegakan hukum di darat berbeda dengan di laut, kedaulatan di darat juga berbeda dengan di laut maka dari itu diperlukan suatu rumusan khusus soal diplomasi maritim dan naval diplomacy,” kata Kresno.

Sementara itu, Dr Connie Rahakundini Bakrie menyampaikan soal kondisi kawasan dan global yang menuntut kepada bagaimana penguatan diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan Global Maritime Fulcrum (GMF).

“Visi GMF ini merupakan aktualisasi bangsa Indonesia di laut. Ini menjadi sebuah momentum lompatan kembali untuk bagaimana anak bangsa ini menyadari letak dan posisinya sebagai suatu kekuatan. Kita mau apa dan ke mana dengan posisi kita yang begitu strategis ini?” tandas analis pertahanan tersebut.

Dengan kondisi sekarang, ia menganalogikan Indonesia seperti ikan kecil di kolam yang kecil. Di mana ikan kecil tersebut siap menjadi santapan ikan-ikan besar. Kemudian soal diplomasi maritim, menurut wanita yang aktif mengajar di beberapa instansi ini, tidak bisa dilepas dengan prosperity, security dan souvergnity

“Sudah saatnya Indonesia kalau ingin mewujudkan GMF harus beraliansi dengan negara-negara kuat. Saya heran kenapa kita saat ini enggan beraliansi untuk membangun kekuatan,” tegas Connie.

Di akhir penjelasannya, Connie juga mengimbau agar TNI AL dapat menjadi Blue Water Navy seperti angkatan laut negara-negara maju saat ini. Hal itu pun tidak lepas dari besarnya anggaran untuk postur kekuatan militer, yang saat ini masih sebesar 1 % dari GDP.

“Kalau kita masih berkutat terus di angka 1 % dari GDP kita dalam postur pembangunan militernya, maka saya tidak tahu lagi nasib TNI ke depan. Untuk TNI AL harapan saya dengan 15 % dari GDP akan menuju Brown Water Navy dan di tahun 2040 kita sudah bisa melangkah ke Blue Water Navy,” pungkasnya.

Kesimpulan dari FGD itu ialah apabila TNI AL kuat maka diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia akan semakin terwujud. Selain dari jajaran TNI AL, diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

(Adit/MN)