Analisis Penerbitan Perpres No.41/2026 tentang Penguatan Logistik Nasional
Ruang lingkup pengaturan Perpres ini meliputi Strategi Penguatan Logistik Nasional, Pengukuran Kinerja Logistik Nasional dan Monitoring Evaluasi serta Pelaporan.
Negara Maritim yang Takluk di Lautnya Sendiri
Ketika negara gagal menjamin keselamatan warganya dalam aktivitas yang paling mendasar, maka yang dipertanyakan bukan sekadar efektivitas kebijakan publik, melainkan legitimasi moral dari penyelenggaraan negara itu sendiri.
Kewajiban Perusahaan Pelayaran dalam Pelaporan ESG 2025
Oleh : Dr. Dayan Hakim NS* Perusahaan pelayaran saat ini tengah menghadapi kewajiban untuk menyusun pelaporan ESG tahun 2025 (Lingkungan,…
Barang Kami Tertahan, Bisnis Kami Pun Ikut Berhenti
Dwelling time yang masih jauh di atas standar internasional bukan sekadar masalah teknis kepelabuhanan — ia adalah pajak tersembunyi yang ditanggung oleh seluruh pelaku usaha dan konsumen Indonesia setiap hari. Kemajuan yang dicapai ada, tapi konsistensi dan kedalaman reformasinya masih jauh dari memadai.
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan, KIOTEC Kunjungi Korsel
KIOTEC kembali mengadakan program kunjungan ke Korea Selatan. Kunjungan ini didedikasikan untuk memperkuat keahlian teknis para profesional kelautan pemula.
Pelabuhan Kita Masih Berdiri di Atas Fondasi yang Rapuh
Ini bukan soal satu atau dua pelabuhan yang perlu diperbaiki. Ini adalah kegagalan sistemik yang telah berlangsung lama dan terus mempermahal harga barang dari Sabang sampai Merauke.
10 Tahun Berjalan, Muatan Balik Tol Laut Masih Minim
Salah satu permasalahan yang masih terjadi hingga saat ini ialah muatan balik yang masih belum maksimal. Sering terjadi pada saat kembali ke titik awal, kapal tidak terisi penu bahkan tak jarang kosong.
Pagar Laut Tangerang dan Ujian Keadilan Ekologis Negara
Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang merupakan pengingat bahwa persoalan lingkungan hidup tidak pernah berdiri sendiri.
KNPI: Peran Bapenda Tangerang dan Lemahnya Pengawasan Kepala Daerah Buka Jalan Korupsi Tanah Kohod Pagar Laut Rp16,5 M
Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menilai penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang menjadi pintu masuk utama terjadinya korupsi sertifikasi tanah Pagar Laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.