Catatan Penting dari Pertemuan ASA Shipping Policy Committee ke-30 di Tokyo

MN, Tokyo – Pertemuan interim ke-30 Asian Shipowners’ Association (ASA) Shipping Policy Committee (SPC) yang diadakan di Tokyo Jepang pada 15 Maret 2018 di kantor Japanese Shipowners’ Association (JSA) mencatat topik penting antara lain, nama dan aktivitas pertemuan, perkembangan aturan maritim Internasional, aturan proteksionis, Panama Canal, dan masalah anti korupsi.

Adapun pertemuan ASA SPC ke-30 dihadiri oleh 15 peserta/delegasi anggota ASA yang berasal dari ASEAN (Indonesia dan Vietnam), Hongkong, China Taipei, Korea dan Jepang.

Untuk topik nama dan aktifitas pertemuan, seluruh peserta rapat menyetujui perubahan nama komite dari Shipping Economics Review Committee (SERC) menjadi Shipping Policy Committee (SPC) agar lebih tepat menggambarkan kegiatannya.

Peserta Rapat menekankan, bahwa kegiatan komite SPC harus tetap fokus kepada peraturan, perpajakan, aturan perdagangan, bea cukai, terusan (canal), infrastruktur, ekonomi makro dan aturan public relation. Serta untuk memastikan komite SPC tetap bekerja sesuai koridor peraturan berlaku.

Kemudian terkait perkembangan aturan maritim Internasional, Wakil Sekretaris General dari Internasional Chamber of Shipping (ICS) Mr Simon Bennet memberikan presentasi secara garis besar tentang aturan maritim seperti aturan tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, dan regulasi tentang lingkungan hidup terkait emisi SOx dan CO2.

Peserta rapat menyatakan pentingnya peran ASA untuk mendukung perbaikan lingkungan hidup demi kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Rapat berpendapat, menurunkan kadar CO2 dari industri pelayaran adalah masalah dunia yang hanya dapat dijawab secara baik melalui Internasional Maritime Organization (IMO), daripada secara unilateral atau aksi regional.

Selanjutnya topik mengenai aturan proteksionis, peserta rapat sangat risau dengan perkembangan aturan dan regulasi proteksionis di dunia termasuk di Amerika Serikat, Indonesia dan berpotensi pula di Rusia terhadap aturan baku Internasional dan prinsip perdagangan bebas maritim.

Karenanya delegasi rapat setuju agar komite SPC terus memantau aturan Amerika Serikat yang mewajibkan sekian persen ekspor LNG dan minyak mentahnya diangkut kapal berbendera Amerika Serikat, jelas usaha tanker AS dapat berkembang seiring dengan perkembangan pelaut Amerika Serikat.

Pada topik proteksionis, ikut dibahas aturan baru Permendag 82 tahun 2017 di Indonesia yang mewajibkan ekspor batu bara dan crude palm oil (CPO) serta impor beras mengunakan pelayaran nasional.

Dimana Komite SPC memakai draft ASA SPC Position Paper, jika aturan Permendag 82 tahun 2017 diberlakukan maka akan berdampak serius terhadap perdagangan dari dan ke Indonesia.

Peserta rapat banyak menekankan pentingnya prinsip perdagangan bebas (free trade) didalam industri pelayaran Internasional dan mendukung position paper ASA SPC sebagai acuan dan landasan surat ASA kepada pemerintah Republik Indonesia.

Sementara itu peserta Federation ASEAN Shipowner Association (FASA) INSA, Johnson W Sutjipto menyatakan bahwa telah terdapat kesalahpahaman oleh beberapa assosiasi pemilik kapal di dunia seperti ICS dan yang lainnya atas keberadaan Permendag 82 tahun 2017.

Johnson menerangkan, bahwa esensi dari Permendag 82 tahun 2017 bukanlah suatu peraturan yang proteksionis dan bukan tentang penggunaan kapal berbendera Indonesia, melainkan upaya pemerintah Indonesia meningkat potensi pajak angkutan laut Internasional yang mencapai satu milyar ton per-tahun, dimana pajak tersebut tidak pernah dibayar oleh pelayaran asing yang menguasai hingga 96%.

Setelah berdiskusi panjang, akhirnya position paper ASA SPC disetujui oleh peserta rapat menjadi lampiran dari hasil rapat interim ASA SPC ke-30.

Rekomendasi rapat, setiap anggota dapat mengkomunikasikan dengan pemerintah masing-masing tentang keuntungan perdagangan bebas di industri pelayaran Internasional menggunakan ASA SPC Position Paper.

Topik selanjutnya yakni mengenai Terusan Panama (Panama Canal), adalah Mr Takuma Matsuda, peneliti dari Japan Maritime Center, memberikan presentasi tentang dampak pelebaran Terusan Panama.

Keuntungan pelebaran Terusan Panama sangat dinikmati terutama perdagangan LNG dari Amerika Serikat ke negara-negara Asia. Sementara biaya tol dan resiko kepadatan dapat memberi dampak negatif terhadap keunggulan biaya LNG Amerika Serikat.

Rapat membahas pertemuan dan dialog pertama antara Sekretaris General ASA, delegasi JSA dan Panama Canal Authority pada November 2017 yang lalu. Peserta rapat sepakat pentingnya diadakan rapat secara regular antara authority canal dan pengguna kanal, agar keselamatan lingkungan transit dan kenaikan tarif tol disosialisasikan lebih dini.

Terakhir tak kalah penting adalah topik anti korupsi, peserta rapat sepakat bahwa suap (bribery) dan segala bentuk korupsi telah menjadi tantangan untuk perdagangan yang fair di perusahaan pelayaran Internasional dan peserta setuju untuk melanjutkan monitoring terhadap perkembangan di Komite SPC dan perlunya kolaborasi bersama Maritime Anti Corruption Network (MACN).

(Bayu/MN)