MN, Jakarta – Dalam rangka persiapan kegiatan Konferensi Pertama Analisis Papua Strategis (APS) yang bakal berlangsung di kota Biak Papua pada tanggal 28-30 April 2022 mendatang, Ketua Analisis Papua Strategis Laus Deo Calvin Rumayom S.Sos, M.Si didampingi Sekjen APS Willem Thobias Fofid melakukan audiensi yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar di Gedung Garuda Kementerian Luar Negeri.
Laus Deo Calvin Rumayom dalam pertemuan tersebut di Jakarta, Jumat (18/3) mengatakan, bahwa persiapan Konferensi APS pertama di Biak membutuhkan kehadiran Kementerian Luar Negeri dalam mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Papua 20 Tahun Kedepan yakni,Percepatan Pembangunan Tanah Papua sebagai kekuatan Indonesia menghadapi Era Pasifik.
Apalagi visi membangun Maritim Papua menjadi bentuk penguatan Indonesia sebagai Maritim Dunia dan Papua sebagai jalur perdagangan atau pelabuhan transit untuk perdagangan di wilayah Pasifik. Maka perlu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan.
Ketua APS juga menyampaikan alasan memilih Biak sebagai lokasi pelaksanaan Konferensi karena Biak merupakan sebuah pulau yang aman, memiliki kekayaan budaya dan sumber daya laut yang melimpah. Selain itu pulau Biak memiliki historis dan posisi strategis sejak Perang Dunia ke II, hingga Biak pernah menjadi primadona Destinasi Wisata Dunia serta menjadi kota jasa transitos penerbangan Internasional pada tahun 1985 – 1990 an.
Pada prinsipnya Wamenlu menyambut baik Inisiasi kreatif dari Ketua APS untuk mengadakan Konferensi APS tersebut. Wamenlu juga menyampaikan bahwa Kemenlu akan mendukung dan berpartisipasi dalam konferensi mengusung Thema Papua Development Strategy yang memiliki tujuan umum dan khusus.
Diharapkan dengan diadakannya konferensi ini akan mensinergikan keikutsertaan elemen masyarakat untuk percepatan pembangunan melalui program strategis nasional yang terus berjalan di Papua.
Saat pertemuan tersebut, Ketua APS Laus DC. Rumayom menegaskan, tujuan umum dan khusus konferensi adalah sebagai penguatan terhadap kebijakan pembangunan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), selaras dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.
Hal ini tentu sebagai fondasi dan langkah maju kebijakan strategis pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan masyarakat di Tanah Papua.
Selain itu, dalam rangka menentukan arah kebijakan nasional dan semangat percepatan pembangunan di Tanah Papua, Presiden Joko Widodo secara terus menerus mengunjungi Tanah Papua dan telah memformulasikan fondasi filosofis bagi strategi pembangunan Tanah Papua yaitu, membangun Papua secara adil, sejahtera dan bermartabat maka dibutuhkan, Pertama: Paradigma Baru Pembangunan Papua, kedua: Lompatan Baru Pembangunan Papua dan ketiga: Pendekatan Baru Pembangunan Papua (berbasis Antropologi dan Sosiologis).
Sedangkan Sekjen APS, Willem Thobias Fofid menambahkan bahwa dalam Konferensi APS akan membahas tiga Isu besar yang kemudian di bagi menjadi 3 forum materi diskusi, Forum pertama mengenai Papua Business dan peluang Investasi, Forum kedua mengenai Papua Transportation dan Multimoda, kemudian Forum ketiga mengenai Masyarakat Adat Papua & Agama.
Willem Thobias Fofid berharap agar Kemenlu dapat membantu APS dalam merumuskan rekomendasi kebijakan khususnya dalam dua Forum yakni, pertama Forum Bisnis dan Peluang Investasi dan kedua mengenai Transportasi dan Multimoda yang merupakan domain Kemenlu dalam mendatangkan Investor dan membuka peluang bisnis. Dimana dapat membantu APS menjadikan Papua sebagai pelabuhan transit untuk perdagangan kewilayah Pasifik.
Kedepan Laus Deo Calvin Rumayom sangat berharap agar kehadiran APS menjadi komunitas profesional global dan jembatan jejaring serta mitra strategis Pemerintah Pusat dan Daerah yang dapat membawa dampak positif bagi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan bagi Orang Asli Papua.
“Semoga kehadiran APS sebagai mitra pemerintah dan jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat membawa dampak positif bagi daerah dan Orang Asli Papua,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
