(dari kiri ke kanan) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arief Havas Oegroseno, Ketua Panitia Arieg Gunawan, Sesmenko Maritim dan Suber Daya Asep Djembar Muhammad, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin, Asdep Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dan Asdep Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, pada acara Sosialisasi Program Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya di Jakarta, kamis (18/2). (Foto: Maritim/YSN/maritim.go.id)
Maritimnews, Jakarta – Pada tahun 2016 ini, pemerintah masih konsisten terhadap pembangunan kedaulatan maritim sebagai wujud pencapaian dari visi presiden menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal itu diungkapkan oleh Deputi I bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim dan Sumber Daya (SD) Arief Havas Oegroseno beberapa waktu lalu di Jakarta.
Menurut mantan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri itu, pemerintah melalui Kemenko Maritim dan SD terus berupaya dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia di tengah memanasnya situasi global. Upaya tersebut dalam bentuk percepatan perundingan batas-batas maritim dengan 10 negara, salah satunya ialah meratifikasi perjanjian-perjanjian batas maritim yang dianggap telah usang.
“Kita baru saja meratifikasi batas maritim antara RI dengan Singapura. Karena hal tersebut sangat strategis mengingat letaknya yang berada di Selat Malaka yang merupakan selat teramai di dunia,” katanya.
Diplomat yang sudah malang melintang bertugas di berbagai negara itu menambahkan dengan adanya konflik Laut China Selatan (LCS), Indonesia telah memiliki ancaman tradisional. Oleh karena itu, antisipasi sejak dini harus dilakukan Indonesia supaya kedaulatan atas teritorialnya mendapat pengakuan.
“Peran kita di Laut China Selatan harus ditingkatkan, karena kita ini berfungsi sebagai stabilisator kawasan,” paparnya.
Bukan hanya terkait masalah politik saja, menurutnya kedaulatan maritim juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dasar itu, pihaknya mengaku telah melakukan perluasan wilayah dengan memanfaatkan landas kontinen.
“Kita negara di ASEAN yang pertama kali melakukan perluasan wilayah hingga menjangkau landas kontinen,” ujarnya.
Saat ini negara-negara maju tengah mengincar pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan berinvestasi di laut lepas seperti Samudera Hindia. Namun, ia mengaku sejauh ini pengusaha-pengusaha Indonesia belum berfikir dalam berinvestasi di sana.
“Berinvestasi di laut bebas itu diperbolehkan di PBB asal daftar. Tetapi sejauh ini belum ada perusahaan Indonesia yang mau investasi di laut lepas,” selorohnya.
Pria murah senyum itu menyatakan negara seperti Fiji sudah mampu berinvestasi di laut bebas tetapi mengapa di Indonesia belum mampu. Hal itu yang menjadi fokusnya dalam mensosialisasikan program itu guna meningkatkan perekonomian nasional.
Selanjutnya, konsep kedaulatan maritim juga akan diarahkan kepada Maritime Economy Baseline. Di mana dalam konsep itu akan melibatkan seluruh stakeholder maritim termasuk Angkatan Laut kendati menuai protes dari beberapa kalangan.
“Dalam Maritime Economy Baseline kita merujuk kepada Belanda. Ketika saya tanya kenapa kok Angkatan Laut dilibatkan? Mereka menjawab karena Angkatan Laut juga mendapat gaji dari APBN-nya,” pungkasnya.
Sejatinya, konsep kedaulatan maritim mengandung unsur perpaduan antara armada niaga dan militer yang baik dalam upaya pembangunan kekuatan maritim baik dalam konteks ekonomi maupun politik serta pertahanan. (TAN)
