Foto: Deputi III bidang Infrastruktur Kemenko Maritim dan Sumber Daya (SD) Ridwan Djamaludin
Maritimnews, Jakarta – Pembangunan infrastruktur maritim masih menjadi tolok ukur dalam pencapaian visi presiden poros maritim dunia. Menurut Deputi III bidang Infrastruktur Kemenko Maritim dan Sumber Daya (SD) Ridwan Djamaludin beberapa waktu lalu di kantornya di Gedung BPPT, infrastruktur seperti jumlah kapal dan pelabuhan menjadi bagian penting dalam rangka menyukseskan visi tersebut.
“Poros maritim dunia diukur dari berapa banyak jumlah kapal kita lalu bagaimana dengan pembangunannya yang melibatkan galangan kapal nasional kita dan bagaimana pembangunan pelabuhan sebagai pendukungnya,” ujar Ridwan.
Pada 2014, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan visi poros maritimedi Tiongkok dengan tol laut dan pembangunan deep sea port sebagai turunannya. Selanjutnya pemerintah memprogramkan pembangunan 24 pelabuhan dengan 5 pelabuhan utama yakni Kuala Tanjung, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Sorong.
Lebih lanjut, mantan Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan, Wilayah, dan Mitigasi Bencana BPPT tersebut menambahkan dalam pembangunan pelabuhan dikenal 2 mahzab international hub port di Indonesia, yaitu mahzab Kuala Tanjung dan Bitung. Keduanya memiliki manfaat tambahan dalam gerakan-gerakan ekonomi untuk menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Selanjutnya, Ridwan mengungkapkan dalam pembangunan kapal nasional, saat ini pemerintah mencanangkan pembangunan 3500 kapal ikan untuk nelayan. Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ridwan mengaku akan mengawasi jalannya proyek itu agar tidak membias di tengah perjalanannya.
“Kita saat ini memiliki 250 lebih galangan yang tersebar di beberapa daerah. Kalau mengenai kualitas kapal, kita perhatikan perencanaan dan desainnya agar pembangunannnya nanti sesuai dengan kebutuhan,” sambungnya.
Pembangunan 3500 kapal ikan dengan ukuruan 5-10 GT itu juga dimaksudkan dalam menghidupkan kembali galangan kapal ikan nasional. Sehingga tidak bertumpu pada PT PAL saja melainkan galangan-galangan lain juga akan berperan.
Sementara soal penyalurannya nanti, Ridwan lebih menyerahkan kepada KKP dan OJK bahkan melalui koperasi-koperasi yang ditunjuk sebagai Kelompok Usaha Bersama (KUB). Memang program ini tergolong program mercusuar karena baru pertama kali pemerintah memberanikan diri dalam membangun 3500 kapal.
Masa Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad pada pertengahan 2007 juga pernah mencanangkan program 1000 kapal untuk nelayan namun perjalanannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kini yang lebih spektakuler pemerintah menghembuskan program 3500 kapal, yang tentunya banyak pihak pesimis terhadap keberhasilan program itu.
Di akhir pemaparannya, alumni ITB itu lebik mengingatkan agar semua pihak mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Selebihnya semua pihak juga harus optimis dalam menyongsong keberhasilan poros maritim.
“Kita semua harus yakin bahwa kita mampu membangun infrastruktur yang baik pencapaian poros maritim,” pungkasnya. (TAN)
