Ilustrasi Foto: Kekuatan Laut Indonesia jadi penopang utama dalam perwujudan poros maritim dunia.
Maritimnews, Jakarta – Sea Power menjadi instrumen penting dalam mewujudkan poros maritim dunia. Demikian ungkap Pabandya-3/Gunkuat Spaban IV/Ops Sops TNI Letkol Laut (P) Salim saat menjadi dosen dalam kuliah untuk Pasis Seskoal yang berjudul “Classic Of Sea power to Indonesia Maritime Power, Implementasi Sea power Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”. pada Dikreg-54 Seskoal, di Bumi Cipulir, Jakarta, (3/3/16).
Menurutnya, sea power merupakan sarana yang digunakan oleh suatu negara dalam mengerahkan kekuatan militernya di, dan atau lewat laut. Ukuran kemampuan dalam menggunakan laut dilihat dari pesaing atau rivalnya dengan berbagai macam instrumen antara lain peralatan tempur dan persenjataan, bantuan peralatan tempur lainnya, perdagangan, pangkalan dan personel yang terlatih.
Hal tersebut sudah include di dalam konsep maritim Pemerintahan Jokowi dengan 5 pilar pembangunan maritimnya. Kemudian, dalam ulasannya, sea power juga melekat dalam Tri Dimensi Nusantara yakni Kelautan, Maritim dan Kepulauan.
“Dalam Tri Dimensi Nusantara pertemuan antara kelautan, maritim dan kepulauan adalah bahari yang berasal dari bahasa Arab ‘Al Bahar’ yang berarti laut. Jadi kita tidak perlu meributkan istilah,” katanya.
Implementasi Sea Power itu dalam analisisnya juga mengacu pada Good maritime governance atau tata kelola kelautan yang baik dalam suatu Policy Implemnetation dan Good Order at Sea.
“Integrasi maritime governance tercermin antara Coast Guard dan Navy. Dari pada ada 13 instansi yang saling berebut kue di laut lebih baik anggarannya untuk 2 atau 3 instansi saja. Ya saat ini sudah ada Bakamla tinggal dioptimalkan perannya, akan tetapi perlu diingat bahwa sejak lahir Angkatan Laut seluruh dunia mengemban peran Universal yaitu, Military, Constabulary dan Diplomacy” tuturnya.
Tujuan utama dari kekuatan laut adalah untuk selalu melindungi kepentingan nasional dalam hal pelayaran dari serangan musuh, dan menghancurkan atau menghambat pengiriman baik musuh komersial maupun militer .
Selanjutnya, lulusan AAL tahun 1995 itu mengingatkan dalam membangun Sea Power tidak bisa terlepas dari perjalanan sejarah bangsa itu sendiri. Hal itu pun senada dengan apa yang ditulis oleh AT Mahan dalam Doktrin Sea Power Amerika dan pola pembangunan maritim Tiongkok yang kini menghidupkan kembali maritime silkroad-nya.
“Semua itu berasal dari sejarah bangsanya. Kita juga punya konsep yang kuat dalam sejarah kita, dari masa Sriwijaya-Majapahit hingga Deklarasi Djuanda,” tandasnya.
Sambungnya, Angkatan Laut Jepang melihat pemikiran Mahan sebagai sebuah kebijakan nasional pencapaian era kebesaran melalui ekspansionisme. Lebih dari itu, Angkatan Laut Jepang beranggapan bahwa karya Mahan lebih dari sekedar sebuah panduan ekspansionisme Amerika Serikat, melainkan sebagai sebuah formula yang dapat diaplikasikan secara strategis dengan beberapa penyesuaian pada karakteristik dan nilai-nilai Jepang.
Dalam Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 1957 telah mengkonsepkan Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Artinya laut menjadi pemersatu bangsa ini.
Oleh karena itu, sangat tepat menurut Salim apabila ada konsep penguatan konektivitas laut dalam pendulum Nusantara yang penuh menerapkan Wawasan Nusantara dengan tetap memaksimalkan geo-ekonomi dan dinamika strategis dunia.
Sedangkan dalam konteks TNI AL berdasarkan Undang Undang No.34 tahun 2004 tentang TNI dan peran universal Angkatan Laut berdasarkan Ken Booth, antara lain TNI AL memilki peran dalam Military, Diplomacy dan Policional. Sehingga dituangkan dalam konsep World Class Navy yang memiliki empat unsur, yakni Keunggulan SDM, teknologi, organisasi dan operasi.
“Dalam pelaksanaan itu maka dikenal istilah Command of the Sea yaitu lebih kepada arti strategis kemenangan di laut dan mencegah pihak musuh untuk menggunakannya,” terang mantan Komandan KRI Untung Suropati tersebut.
Lebih lanjut, Pamen TNI AL berpangkat Melati Dua yang kerap Puasa Daud itu memaparkan agar perwujudan Sea Power Indonesia harus disertai dengan doktrin maritim yang kemudian diturunkan ke dalam strategi maritim hingga startegi pertahanan maritim Indonesia.
“Saat ini kita bagaimana mau menjalankan poros maritim dunia dan membangun Sea Power, wong doktrin maritim belum ada apalagi strategi maritimnya,” selorohnya.
Berdasarkan teori AT Mahan, doktrin itu yang melekat dalam perjalanan sejarah dan karakteristik bangsanya. Di akhir penyampaiannya, penulis buku Kodrat Maritim Nusantara itu mengulas bahwa jangankan doktrin maritim, Pancasila setelah UUD 1945 diamandemen pun tidak jelas keberadaannya.
Hal itu yang menurutnya akan semakin mengancam kesinambungan NKRI, sehingga dekrit menjadi rekomendasi utama laiknya Bung Karno yang melakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk menghidupkan Deklarasi Djuanda 1957.
“Dengan Dekrit pada tahun 1959, Deklarasi Djuanda dapat berjalan dan Wawasan Nusantara yang isinya berorientasi pada maritim telah terkonsepkan, hal tersebut mengingat Pancasila, UUD’45 dan Indonesia adalah kesatuan yang utuh yang merupakan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Jadikanlah Kodrat NKRI itu menjadi Rahmat jangan sampai berubah menjadi Laknat,” pungkasnya.(TAN)
