oleh: Niko Prioni*
Kemiskinan di kalangan nelayan masih mewarnai pembangunan di Indonesia. Bagaimana tidak, luas wilayah laut sekitar 5,8 juta km², yang terdiri atas perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta km² serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km² dengan panjang garis pantai Indonesia mencapai 95.181 km. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar dan bahkan dapat dikatakan yang terbesar di dunia, sangatlah kontradiktif dengan realitas yang terjadi saat ini dimana 98,7 % nelayan Indonesia termasuk kategori nelayan kecil dan 25,14 % penduduk miskin Indonesia adalah nelayan.
Namun, sampai saat ini belum ada data yang valid tentang jumlah nelayan yang ada di Indonesia. Kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan selama ini belum berhasil menyelesaikan permasaalahan kemiskinan nelayan secara mendasar. Kemiskinan di kalangan nelayan pesisir ditandai dengan fenomena-fenomena sosial, seperti masyarakat yang kurang maju, keterbelakangan, dan masyarakat yang serba kekurangan. Kemiskinan di Indonesia terutama nelayan muncul atas berbagai faktor. Pertama adalah rendahnya kualitas sumber daya, kedua rendahnya pendidikan nelayan, dan ketiga rendahnya pemanfaatan teknologi nelayan.
Pengembangan Program Maritimepreneurship Bagi Perempuan Nelayan
Seperti kita ketahui, realitas kehidupan di wilayah pesisir pada umumnya merupakan kantong-kantong kemiskinan struktural yang acap kali sangat mencemaskan. Terdorong kondisi ekonomi, tak jarang perempuan nelayan harus terlibat aktif dalam kegiatan produktif. Pada keadaan sulit inilah peran perempuan nelayan baru muncul.
Selama ini, peranan perempuan nelayan tidak tercatat dan terlihat, sehingga artikulasi perannya di dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesisir itu sendiri sebagai suatu keniscayaan semata. Padahal, mereka punya makna yang jauh lebih strategis yakni sebagai penjaga dan penerus kehidupan. Jika ditilik lebih jauh, bahwa perempuan nelayan merupakan potensi sosial yang memberikan sumbangan besar dalam usaha perikanan dan kelautan serta kesejahteraan keluarga, boleh dibilang ada benarnya! Potensi sosial serta kontribusi perempuan nelayan yang besar itu, diharapkan mampu mengubah potret buram nelayan dengan segala kompleksitas permasaalahannya.
Perlu langkah besar untuk menerobos kemandekan dalam pengelolaan nelayan, dimana memberikan peluang bagi perempuan nelayan sebagai subjek pembangunan, sehingga optimalisasi peran secara produktif dapat dicapai. Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan.
Salah satu caranya, dengan pemberdayaan masyarakat ekonomi pesisir melalui pengembangan program maritimepreneurship bagi perempuan nelayan. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal (melalui jalur sekolah untuk generasi muda), maupun pendidikan nonformal (berupa penyuluhan atau pelatihan).
Dengan mendatangkan sejumlah narasumber di kawasan sentra produksi tersebut, dilakukanlah acara pemberdayaan perempuan nelayan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan teknis. Dari pelatihan itu, diharapkan meningkatnya keterampilan perempuan nelayan dalam mengolah beraneka hasil maupun limbah sumber daya laut, meningkatnya usaha-usaha produktif dari hasil laut, serta meningkatnya penghasilan dan kesejahteraan keluarga nelayan. Kegiatan pemberdayaan perempuan nelayan melalui pendekatan ekonomi dengan pengembangan maritimepreneurship ini, ternyata dapat menghasilkan berbagai produk unggulan dari potensi kelautan.
Selanjutnya, perlu dilakukan pendampingan dalam manajemen kewirausahaan serta adaptasi teknologi tepat guna yang mengarah pada peningkatan mutu atau kualitas produk. Tentu hal ini akan semakin meningkatkan peran kelompok perempuan nelayan tersebut untuk perekonomian keluarga. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui maritimepreneurship dalam magnitude yang memadai, akan mewujudkan kemandirian bangsa dalam bidang ekonomi, terutama pertumbuhan perekonomian pada masyarakat pesisir.
Urgensi Pemberdayaan Untuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat mengandung arti bahwa masyarakat ditempatkan pada posisi pelaku (subjek) dan sekaligus penerima (objek) manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasilnya. Dalam konteks pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, nelayan harus diberdayakan secara lebih, sebab potensi sumber daya manusia merupakan ujung tombak pembangunan bangsa ke depannya menuju Negara Maritim melalui jalan Trisakti, yaitu Berdaulat di Bidang Politik (kedaulatan territorial Indonesia), Berdikari di Bidang Ekonomi (kemandirian ekonomi dalam mengelolah sumber daya kelautan dan perikanan) dan Berkepribadian di Bidang Budaya (revolusi mental masyarakat pesisir/nelayan).
Semuanya, harus dijalankan paralel, komperehensif, dan terintegrasi. Menurut ketua KNTI, Riza Damanik Kekuatan Maritim Nasional akan terwujud dengan pengembangan kelautan yang diarahkan pada dua hal, yakni upaya pengelolaan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan (sustainable), dan terbinanya masyarakat nelayan yang kuat dan sejahtera.
Pemberdayaan ini memungkinkan nelayan terbebas dari kekuasaan “tengkulak” daan berpindah dari perangkap “unskilled” menjadi “skille labour” dan bahkan menjadi “competent educated labour”. Modernitas dan kearifan lokal harus dipersandingkan dan tidak dipertentangkan, bahkan harus membentuk equilibrium yang unggul, guna mendukung Visi Maritim Indonesia.
*Penulis adalah mahasiswa Perkapalan UI
