MNOL, Jakarta – Kementerian dan Kelautan (KKP) bersama Kementerian Pertahanan meningkatkan kerja sama pemberantasan Illegal Unereported and Unregulated (IUU) Fishing yang tertuang dalam naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Keduanya sepakat bahwa sektor perikanan jadi simbol kedaulatan negara atas territorial maupun ekonomi dan politiknya.
“Kedaulatan merupakan komitmen pemerintah dan menjadi tolok ukur dari sebuah negara, dan ini harus dihormati oleh negara lain,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sambutannya di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta, (10/5).
Lebih lanjut, pemilik Maskapai Susi Air itu mengungkapkan dengan pemeberantasan IUU Fishing laut yurisdiksi Indonesia membuktikan bahwa KKP bersama instansi lainnya concern menegakkan kedaulatan Negara yang bukan saja terkait hukum melainkan kedaulatan secara politik dan ekonomi juga diprioritaskan.
Susi mengakui, sektor perikanan telah menggenjot perekonomian nasional dengan menyumbangkan pendapatan sebesar Rp78 triliun per tahun. Hal itu terus mengalami peningkatan sejak pergantian kabinet 2014 lalu.
Di situ terlihat, peran KKP dalam membantu pertahanan negara pada aspek menguatkan pertahanan pangan melalui produksi perikanan. “Ketahanan pangan merupakan pertahanan bangsa. Kami tidak angkat senjata dalam pertahanan negara tetapi kami pastikan laut kita sebagai masa depan bangsa tidak dijarah oleh bangsa lain,” tandasnya.
Selain itu, Susi juga menjamin tidak ada investasi asing untuk perikanan tangkap. Tetapi untuk pengolahan perikanan, pihaknya justru menggandeng beberapa investor asing dengan ketentuan yang telah disepakati.
Soal penangkapan ikan, Susi menyatakan hal itu menjadi negative list dalam setiap rapat kabinet yang diselenggarakan oleh presiden.
“Pak Menhan tahu saya ini termasuk orang yang paling ngeyel dalam rapat kabinet untuk menolak tidak ditetapkannya penangkapan ikan sebagai daftar investasi. Meskipun saya kerap didatangi oleh para purnawirawan dan mantan pejabat KKP, tetapi saya katakan sekali lagi saya tidak gentar,” tegas Susi.
Kebijakan yang diambil oleh Susi juga terkait moratorium terhadap kapal ikan buatan asing hingga alat tangkapnya. Hal itu dilakukan guna menjaga kelestarian dan kesinambungan sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi mendatang.
“Saya lebih baik mundur kalau kapal ikan asing masih berlayar di perairan kita,” katanya dengan lantang.
Perempuan yang memiliki suara keras itu memberi contoh dalam pengelolaan minyak bumi di mana 20 tahun yang lalu Indonesia menjadi negara pengekspor minyak terbesar. Selain itu, orang-orangnya juga duduk sebagai pimpinan OPEC dan OKI, yang menandakan dengan pengelolaan yang baik, Indonesia memiliki pengaruh yang luar biasa di kancah internasional.
Kendati demikian, Susi menyayangkan saat tidak memikirkan aspek sustainable, sehingga saat ini kondisinya terbalik. Justru kita menjadi negara pengimpor minyak karena salah pengelolaan.
“Sekali lagi apa yang kita lakukan ini untuk kedaulatan bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa pangan, protein dan gizi merupakan masalah utama dalam membangun generasi,” tuturnya.
Susi mengakui saat ini SDM kita sangat rendah, terlihat dalam IQ dan pertumbuhannya yang tidak bagus. Susi mengutip data dari Menkes, 10 orang yang terlahir, satu di antaranya mengalami pertumbuhan yang lambat.
“Bagaimana kita mau mempertahankan ideologi kalau perut lapar dan gizi nggak ada. Terus kalau kita kuntet-kuntet gimana mau bersaing dengan tenaga kerja asing,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryaccudu menyambut baik kerja sama ini. Pihaknya mengakui tugas Kementerian Pertahanan adalah menjaga pertahanan negara.
“Kalau ada Menteri Pertahanan hanya ngomongin perang dan alutsista saja itu salah kaprah. Indonesia ini cinta damai, yang kita pikirkan saat ini bagaimana menjaga pertahanan bangsa dan negara dari berbagai ancaman,” kata mantan Kasad era Presiden Megawati tersebut.
Ulasnya, ancaman yang dialami Indonesia saat ini terbagi dari ancaman nyata dan tidak nyata. Ancaman nyata antara lain pencurian sumber daya termasuk di kelautan dan perikanan, narkoba, teroris, dan bencana alam. Ancaman nyata menurutnya ialah perang fisik dengan negara lain yang saat ini di Indonesia hampir tidak ada.
“Tugas kita mengatasi ancaman itu untuk menjaga keutuhan, kedaulatan dan keselamatan bangsa. Kita bersama-sama KKP tetap fokus menjaga perairan Indonesia dari pencurian negara asing,” tutupnya.
Acara itu kemudian diakhiri dengan penanda tanganan MoU dan pemberian plakat baik antara kedua menteri maupun sekjennya. Selanjutnya, juga diikuti dengan memberikan Assistensi Pengadaan Pesawat Udara Negara dan melakukan sertifikasi sampai menerbitkan Register Number Temporary, Special Flight Permit dan penerbitan Certificate of Airworthiness. (TAN)
