MNOL, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen mengelola terumbu karang secara berkelanjutan. Indonesia pun mendapat apresiasi tinggi dari 100 peserta perwakilan delegasi negara dan masyarakat sipil pemerhati lingkungan sebagai agen percontohan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Staff Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Suseno Sukoyono mengatakan rancangan resolusi pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan sangat penting. Hal ini dikarenakan sejalan dengan agenda pembangunan 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Oleh karenanya, komiten kami untuk bekerja sama di tingkat nasional, regional dan internasional untuk melestarikan dan mengelola terumbu karang secara berkelanjutan. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan untuk mata pencaharian masyarakat,” jelas Suseno saat menghadiri Sesi ke-2 Forum Peduli Lingkungan – Perserikatan Bangsa Bangsa (the 2nd session of the United Nations Environment Assembly (UNEA-2)), di Nairobi, Kenya pada Selasa 24 Mei 2016 lalu.
Sementara itu Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) menegaskan, melalui penggunaan program Marine Protected Areas (MPAs) secara berkelanjutan, Indonesia dapat membuktikan pelestarian dan perlindungan aneka ragam hayati dan dapat berdampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir sekitarnya.
“Kami telah menetapkan lebih dari 17,3 juta hektar kawasan laut yang dilindungi, dari target 20 juta hektar hingga 2020, sebagai komitmen Indonesia menuntaskan target Aichi (Aichi Biodiversity Targets),” jelas Brahmantya.
Indonesia telah berfokus pada pengelolaan MPAs melalui pedoman pengembangan, manajemen efektivitas, kapasitas penguatan untuk staf dan manajer, mekanisme pembiayaan berkelanjutan, serta melibatkan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan MPA.
Lebih lanjut Brahmantya juga menekankan, Indonesia berinisiatif mensponsori rancangan resolusi pengelolaan terumbu karang berkelanjutan. Hal ini guna menunjukkan pada dunia, eksistensi Indonesia sebagai agen percontohan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan.
Sebelumnya Indonesia telah menjadi tuan rumah World Ocean Conference pada 2009 dan the World Coral Reefs Conference 2014, serta memprakarsai kemitraan multilateral dengan lima negara Asia Pasifik lainnya, di The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) yang diluncurkan pada tahun 2009 lalu di Indonesia.
Penyelenggaraan UNEA tahun 2016 ini dihadiri oleh jajaran menteri, duta besar dan pejabat senior dari beberapa negara. Secara resmi dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Kenya, UNEP dan UN-HABITAT, H.E. Mr. R.Soehardjono Sastromihardjo. Acara ini untuk menghasilkan dukungan dari para delegasi negara pada rancangan resolusi pada pengelolaan berkelanjutan terumbu karang yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia dan didukung oleh Norwegia, Palau, Australia, Filipina, Monako, dan Maladewa. Rancangan resolusi dapat berubah menjadi diselesaikan dan diharapkan untuk diadopsi oleh negara-negara di UNEA-2 diadakan di Nairobi, Kenya, 23-27 Mei 2016.(Tan)
