Sejumlah nelayan menggelar demonstrasi menolak kebijakan penerapan Vessel Management System (VMS) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusatengara Barat (NTB), Kamis (16/1).
Relawan Angkatan Muda Prabowo (Ampera) mengadakan audiensi dengan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (16/2).
Jakarta (Maritimnews) – Modal Usaha Kelautan Perikanan (MUKP) merupakan dana modal usaha nelayan yang bersumber dari APBN yang sudah dirancang…
Jakarta (Maritimnews) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menjaring enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan…
Jakarta (Maritimnews) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut pelaksanaan penangkapan ikan terukur (PIT) sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam menjamin…
MN, Jakarta – Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) mendukung keinginan pemerintah melakukan hilirisasi di sektor perikanan. Dukungan ini disampaikan langsung oleh…
Jembrana (Maritimnews) – Kementerian Kelautan dan Perikanan segera merealisasikan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Jembrana, Bali sehingga menjadi…
Sorong (Maritimnews) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melengkapi satuan pendidikan kelautan dan perikanan dengan sarana dan prasarana yang…
Jakarta (Maritimnews) – Skema kredit murah yang disediakan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) belum…
Jakarta (Maritimnews) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mencatat capaian penerimaan negara bukan pajak…
