MNOL, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, agar negara Indonesia tidak terambil oleh model penjajahan gaya baru.
“Kemerdekaan yang jika tidak pandai kita menjaganya, maka bukan tidak mungkin akan terambil kembali oleh penjajahan gaya baru. Penjajahan yang tidak hanya mengintimidasi lewat senjata, melainkan penjajahan secara ekonomi,” kata Susi dalam sambutannya pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-71, Rabu (17/8).
Namun, sayangnya Susi hanya melihat dari satu tatanan nilai saja. Yakni, ekonomi yang membuat rakyat Indonesia seolah menjadi pekerja di tanahnya sendiri, sedangkan para pemodal besar dengan bebasnya menjadi tuan di tanah jajahan barunya.
Padahal, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendahulu kita telah mengorbankan jiwa dan raganya agar bangsanya bebas mengelola wilayah dan sumber daya di dalamnya.
“Serta berdaulat secara penuh dalam wilayah negara Indonesia tanpa campur tangan pihak mana pun,” katanya.
Sementara itu, Kepala Gardu Besar Pejuang Tanpa Akhir (PETA) Agus Salim Kodri Harimurti Kodri menegaskan, bahwa Indonesia sudah terambil dalam gaya penjajahan baru sejak Undang-undang Dasar 1945 diamandemen.
Dimana, Indonesia yang merupakan negara kebangsaan yang berlandaskan Pancasila diubah menjadi negara demokrasi.
“Untuk itu kita sebagai bangsa harus berani keluar dari zona aman,” ujar Agus.
Makna zona tidak aman sendiri, Agus menyebutkan, mengembalikan jati diri Indonesia yang sebenarnya. Dimana, orbitnya NKRI sebagai tatanan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang unique di dunia.
Sebagaimana yang dicantum dalam UUD 1945 naskah asli. Untuk itulah, Agus menegaskan, hanya dengan mengembalikan UUD 1945 kita dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. “Dan dapat bersaing bangsa-bangsa lain di dunia dengan segala perbedaan yang bangsa kita miliki sebagai kekuatan NKRI,” ujarnya dengan lantang.
“Mengapa UUD 1945 naskah asli harus kembali? Karena definisi kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran serta bagaimana bersaing dengan bangsa-bangsa lain itu sudah tersurat dan tersirat di dalam Konstitusi Negara RI UUD 1945 naskah asli, bukan pada UUD 1945 hasil amandemen yang semakin dirasakan sesat dan menyesatkan kehidupan Bangsa Indonesia dan NKRI,” pungkas Agus. (RM/MN)
