MNOL, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan dan Investasi Timor Leste, Xanana Gusmao untuk membahas persoalan sengketa perbatasan perairan antara Indonesia, Timor Leste dan Australia yang minggu depan akan disidangkan di Mahkamah Internasional Den Haag, Belanda.
Pertemuan tersebut berlangsung di Restoran Bunga Rampai, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (21/8) malam.
Sebelum pertemuan tersebut berlangsung, Ketua Umum Partai Hanura itu menyambangi kediaman mantan Presiden BJ Habibie di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/8).
Wiranto menyebutkan, bahwa pertemuannya dengan Habibie dilakukan dalam rangka silahturahim.
Ia juga berkata Habibie menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan dirinya setelah diangkat menjadi Menko Polhukam.
“Intinya saya datang ke sini selain silahturahim juga minta doa restu. Beliau juga menyampaikan beberapa pesan kepada saya mengenai tugas yang harus saya lakukan sebagai Menko Polhukam,” ujar Wiranto.
Bila dikaji lebih dalam dua pertemuan yang berlainan hari tentunya memiliki keterkaitan. Sebab, baik Wiranto dan Habibie merupakan tokoh yang memberikan referendum Timor Leste yang saat itu masih menjadi bagian dari NKRI.
Minyak Dulu Baru Perbatasan
Timor Leste sendiri saat ini sedang dirundung masalah perbatasan dengan Australia. Pasalnya, negara yang baru berumur jagung ini merugi miliaran dolar dari eksplorasi kilang minyak dan lapangan gas lepas pantai di Laut Timor.
Sebab dalam wilayah perairannya terdapat bidang minyak dan gas multi-miliar dolar namun hal itu dikelola oleh Australia.
Menurut Perdana Menteri Timor Leste, Rui Maria de Araujo pihaknya sudah memiliki perjanjian pembagian hasil dalam pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut.
Namun, pihaknya belum menentukan batas perairan dengan Australia. Begitu juga batas perairan dengan Indonesia.
Rui Maria de Araujo juga menyebutkan, pihaknya sempat mengajak Australia untuk berunding. “Namun Australia menolak melakukannya meski kami telah berulang kali mengundang untuk duduk bersama membahas masalah ini,” tuturnya.
Australia juga disebut menyadap kantor kabinet Timor Leste selama berlangsungnya proses negosiasi perjanjian yang akan membagi pendapatan dari lapangan minyak dan gas Greater Sunrise senilai 40 miliar dolar AS. (RM/MN)
