MNOL, Jakarta – Markas Besar TNI AL menandatangi 215 kontrak barang dan jasa tahun 2017 senilai Rp2,2 triliun. Hal itu sesuai dengan Renstra II tahun 2017 berdasarkan APBN dalam koridor Minimum Essensial Force (MEF) yang disusun oleh Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.
Penandatanganan kontrak dilakukan secara kolektif antara para pejabat pembuat komitmen satuan kerja TNI AL dengan para mitra penyedia barang dan jasa, disaksikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi yang bertempat di Auditortium Denma Mabes TNI AL, Cilangkap, (11/1/17).
Dalam sambutannya, Ade merinci, pembelian sistem kesenjataan senilai Rp1,6 triliun, sarana dan prasarana senilai Rp409 miliar, perlengkapan personel senilai Rp118 miliar, sarana dan prasana pendidikan Rp48 miliar serta penelitian dan pengembangan senilai Rp12 miliar.
Ade mengatakan, sebelum penandatangan kontrak, pihaknya telah melakukan proses lelang sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. pemerintah,
“Berdasarkan Perpres tersebut, TNI AL tetap mengkaji secara strategis. Karena kebutuhan TNI AL merupakan kebutuhan mobile,” ujar Ade kepada wartawan.
Lulusan AAL tahun 1983 ini menerangkan lebih lanjut proses pengadaan barang selain melalui proses lelang juga melalui penunjukan langsung. Pihaknya sudah mengatur alur itu sedemikian rupa.
“Setiap program yang kita jalankan itu sudah dinilai dari inspektorat, kemudian Asrena juga sudah merencanakan sesuai renstranya. Kita juga melanjutkan pekerjaan dari program-program sebelumnya,” terangnya.
Sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo, Ade menjelaskan bahwa tahun percepatan kerja yang harus diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga, dengan meningkatkan kinerja dan pertumbuhan ekonomi.
“Kita sudah satu sistem dengan pemerintah. Kita juga sudah konsolidasikan dengan pemerintah terkait adanya-adanya perbedaan data,” tambah Ade.
Menurutnya, kegiatan teken kontrak kolektif ini sengaja dilakukan di awal tahun agar mempercepat daya serap anggaran TNI AL dan menghindari terjadinya lintas tahun.
Penandatanganan ini juga dilaksanakan secara serempak oleh satker-satker TNI AL di sejumlah wilayah, seperti Markas Besar TNI AL, Koarmatim, Koarmabar Lantamal II Padang, Lantamal XII Pontianak, Lantamal lV Tanjung Pinang, Lantamal XI Merauke, serta Lantamal XIII Tarakan. (Tan/MN)
