Tukang Kebun jadi Dirut Pertamina, Pensiunan Layangkan Surat ke Presiden
Elia Massa Manik
MNOL, Jakarta – Pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam Persatuan Organisasi Purnakarya Pertamina (POOP) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal penunjukan Elia Massa Manik menjadi Dirut Pertamina.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara POOP, Teddy Syamsuri melalui keterangan persnya kepada para wartawan. Dalam keterangan itu, Teddy menyampaikan bahwa pihak istana telah menerima surat tersebut.
“Ya surat itu sudah diterima dengan bukti stempel pada 15 Maret 2017 kemarin,” kata Teddy di Jakarta, (16/3/17).
Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, dan Presiden selaku Kepala Pemerintahan adalah penentu Tim Penilai Akhir (TPA) penunjukan Dirut Pertamina. POOP sangat keberatan jika Elia Massa Manik dengan background sebagai Dirut PTPN III dan PT Elnusa itu menjadi Dirut Pertamina.
POOP menilai bahwa Elia Manik tidak memiliki pengetahuan dalam hal migas. Sehingga kondisi itu dikhawatirkan akan menyeret Pertamina semakin menjadi kuda troya politik di antara elit tertentu.
“Pertamina akan jalan di tempat dibawah dirut baru yang bukan ahli migas baik di hulu maupun di hilirnya. Sehingga sulit menuju World Class Company. Maaf, jangan salahkan kami jika Pertamina tak penuhi harapan Presiden Jokowi agar bisa wujudkan keadilan sosial karena nama Elia adalah pilihan dari berbagai kepentingan yang ada,” ujar Teddy.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lintasan 66 itu menyatakan sangat aneh bila tukang kebun menjadi sosok yang mengurusi migas nasional. Apalagi sejak memimpin PTPN III, perusahaan perkebunan nasional itu merugi bahkan masih kelilit utang triliunan rupiah.
“Apa tidak ada sosok lain yang ahli migas dan mengerti dengan sejarah dan kondisi Pertamina? Apalagi di tengah visi Poros Maritim Dunia dan Nawacita, Pertamina harus menunjukan tajinya sebagai perusahaan migas plat merah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan visi itu,” bebernya.
Dalam surat itu disebutkan bahwa pihaknya mendukung pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), agar mafia migas tidak lagi menggerogoti Pertamina. POOP juga mendorong keinginan Bapak Presiden agar harga BBM sama untuk keadilan sosial serta kebijakan Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam menetapkan skema Gross Split untuk memperbesar pemasukan pendapatan negara.
Namun ironi, di tengah program tersebut, Pertamina justru dipimpin oleh orang yang bukan ahli di bidangnya. Hal ini akan menjadi simalakama yang justru akan mengahncurkan rancangan program tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
“Surat itu juga ditembuskan kepada Wapres Jusuf Kalla, Menteri BUMN, Menko Maritim, dan Menteri ESDM agar menjadi bahan pertimbangan mereka dalam memajukan Pertamna,” pungkasnya.
(Adit/MN)
