MNOL, Jakarta – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono meninjau langsung lokasi guna mendukung rencana Pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang termasuk di dalam Proyek Strategis Nasional sesuai PerPres RI No. 3 Tahun 2016, Kamis (27/4).
Peninjauan dua Menteri didampingi langsung oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC Elvyn G Masassya, Direktur Teknik & Manajemen Resiko Dani Rusli dan Direktur Operasi & SI Prasetyadi.
Agenda kunjungan lapangan dua Menteri tersebut adalah untuk mendapat gambaran mengenai kondisi eksisting Kanal serta berkoordinasi mendukung IPC mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan guna kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL).
Rencananya kanal sepanjang total 24 km dengan draft hingga -5mLWS akan dibangun melalui tiga tahapan yang kedepannya juga dilengkapi dengan Inland Terminal yang terdiri dari Terminal Petikemas dan Terminal Curah dengan total luas 52 Ha yang mampu melayani hingga 1,6 Juta TEUs/tahun.
Proyek Pembangunan Kanal CBL yang diinisiasi oleh IPC ini merupakan upaya optimalisasi alur sungai menggunakan kapal tongkang sebagai alternatif moda transportasi barang dan penghubung antara Pelabuhan dengan area hinterland sehingga dapat mengurangi kongesti jalan di darat yang diharapkan berdampak pada efisiensi waktu dan biaya.
Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Teluk Jakarta memiliki posisi strategis dekat dengan kawasan industri yang berada di bagian timur Jakarta. Kurang lebih 35% dari komoditi petikemas yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok maupun sebaliknya dikirim dengan menggunakan truk dan kereta api yang berasal dari daerah industri di Jawa Barat seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Sumedang.
Kepadatan volume lalu lintas tol Cikarang dan keterbatasan kapasitas rel kereta mengakibatkan waktu yang lama untuk mengirimkan petikemas menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
IPC telah menyelesaikan proses Feasibility Study (FS), AMDAL, survey dan investigasi serta perizinan pemanfaatan kanal dan rekomendasi tata ruang dari Pemerintah Daerah setempat, IPC juga telah mengusulkan upaya percepatan pelaksanaan pembangunan Kanal CBL melalui proses penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).
“Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Pemerintah, khususnya atas dukungan yang diberikan dalam usaha-usaha yang kami lakukan untuk meningkatkan dan memperlancar koneksi logistik dan maritim di Indonesia,” tutur Elvyn G. Masassya.
Dalam mencapai target-target perusahaan yang ditetapkan, IPC membutuhkan kolaborasi dan dukungan penuh Pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya, demi percepatan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan proyek strategis nasional khususnya di bidang kepelabuhanan sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan. (Bayu/MN)
