MNOL, Jakarta –Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman yang bertajuk ‘Indonesia Poros Maritim Dunia Dari Sumpah Palapa Hingga Nawacita’ di gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, (4/5/17), Presiden Jokowi menyatakan permasalahan cantrang akan dicari alternatifnya.
“Para pembuat kebijakan dan nelayan harus menghentikan polemik soal penggunaan cantrang dengan mencari alternatif penggantinya seperti budidaya akuakultur dan pengembangan teknologi,” kata Jokowi.
Budidaya pengembangan organisme akuatik secara lepas pantai ini menurut Presiden hanya membutuhkan modal awal sekitar Rp47 miliar. “Itu tidak terlalu mahal, kalau belum mampu membiayai sendiri, kita akan melakukannya dengan pola kemitraan,” tambahnya.
Hal ini ditegaskan mengingat banyaknya laporan dari nelayan yang kian sulit hidupnya kala Menteri Susi mengeluarkan kebijakan pelarangan cantrang. Presiden tidak ingin hal ini terjadi berlarut-larut sementara visi Poros Maritim Dunia yang di dalamnya memuat kesejahteraan nelayan terabaikan.
“Daripada kita rebut-ribut terus makannya saya carikan alternatif. Di forum inilah tempat kita mencari solusi,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Senada dengan presiden, Menko Maritim Luhut B Pandjaitan juga menyatakan KKP sudah diberikan wewenang oleh Presiden untuk mengatasi polemik ini.
“Tadi Presiden sudah sampaikan, bahwa kita harus mencari alternatif lain untuk pemanfaatan laut kita. Nanti Bu Susi akan mencari alternatifnya dan sudah diperintahkan oleh Presiden bahwa Bu Susi yang atur,” kata Menko Luhut.
Soal Budidaya akuakultur, menurutnya sudah banyak negara yang ingin bekerjasama dengan Indonesia. Jadi, tegas Purnawirawan TNI AD tersebut kita tidak perlu khawatir soal biaya awal pembangunan itu.
“Kunjungan kami ke beberapa negara minggu lalu sudah banyak yang tertarik bahkan plus pengembangan teknologinya,” tandasnya.
Memang diakui baik SDM maupun teknologi Indonesia untuk mengembangkan budidaya akuakultur ini belum mumpuni sepenuhnya. Oleh karena itu, Indonesia membuka peluang investasi dari negara lain soal pengembangan ini.
“Ya, itu memang salah satu pilihan, teknologi berkembang. Tadi Presiden menyampaikan berdampak pada bisa multiplier effect-nya tinggi. Jadi akuakultur ini bisa kita kembangkan,” katanya.
Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang hadir dalam Rakornas ini juga akan membahas secara internal dengan pihaknya. Permen 71/2016 itu yang berisi pelarangan tersebut akan dievaluasinya seperti arahan presiden.
“Permen 71/2016 juga sudah ditunda hingga Desember 2017, jadi bapak-bapak tidak perlu khawatir soal ini. Yang pasti saya minta jangan ada kepentingan asing di balik tuntutan ini,” tegas Susi.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono yang juga hadir dalam forum tersebut mengungkapkan karut marut kebijakan yang dibuat oleh Menteri Susi berimplikasi membuat kegaduhan dan konflik pada masyarakat khususnya nelayan.
Ia pun sangat mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan polemik ini. Hingga akhirnya melalui forum ini presiden menyampaikan kepada khalayak soal alternatif yang akan dirancang oleh pemerintah.
“Mereka telah mendorong Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah strategis. Gejolak dan protes dari nelayan ternyata direspons oleh Pak Jokowi yang kemudian memanggil Bu Susi,” kata Ono.
Hasilnya, pemerintah menunda pelaksanaan Permen 71/2016 sampai Desember 2017 dan itu berlaku untuk semua daerah dan bukan terbatas hanya untuk Jawa Tengah saja.
“Komitmen Presiden ini sungguh telah mengakomodir aspirasi nelayan di seluruh Indonesia mengingat hampir seluruh daerah di Indonesia masih menggunakan pukat hela dan tarik. Fakta menunjukan bahwa distribusi bantuan baru mencapai 7 persen saja,” tegas Ono dalam forum tersebut.
Ia berharap niat baik Presiden dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Dari Sumpah Palapa menuju Nawacita bukan sekadar doktrin pasif, melainkan benar-benar diwujudkan melalui pembangunan perikanan Indonesia tanpa terintervensi oleh siapa pun.
“Semoga nelayan kita tidak terus menerus dalam kondisi miskin, tetapi semakin sejahtera sesuai visi Poros Maritim Dunia,” pungkasnya.
(Adit/MN)
