Topik Laut China Selatan jadi Pembahasan Unhan di Forum Pertahanan Jepang

MN, Jakarta – National Institute of Defense Studies (NIDS), setingkat Lemhanas RI di Jepang, mengundang perwakilan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam rangkaian program Opinion Leader di Ministry of Defense dan Ministry of Foreign Affair Jepang di Tokyo, 4-8 Februari 2018.

Dalam acara tersebut, Unhan diwakili oleh Laksda TNI (Purn) Dr Surya Wiranto yang sehari-hari aktif sebagai dosen di kampus yang saat ini tengah menjadi World Class University tersebut.

Kepada redaksi, Surya biasa akrab disapa memaparkan hasil perjalanan itu, di mana ia mengulas topik Laut China Selatan yang saat ini sedang hangat diperbincangkan.

“Presentasi saya yang berjudul ‘Promoting Indonesia’s Interest in the South China Sea’, saya menjelaskan peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia memang bukan ‘the claimant state’, namun Indonesia memiliki kepentingan nasional yang sangat vital, berupa kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia di Laut China Selatan atau sejak Maret 2017 lalu dinamakan Laut Natuna Utara,” papar Surya di Jakarta, (11/2).

Ia menambahkan bahwa topik tentang Laut China Selatan dan Laut China Timur juga merupakan favorit topik yang sering dibicarakan dalam briefings dan diskusi selama 3 hari kemarin di Ministry of Defense dan Ministry of Foreign Affair.

“Pada kesempatan kuliah umum kali ini, saya lebih fokus memberikan pandangan tentang perspektif Indonesia terhadap konflik Laut China Selatan, sedangkan rekan saya dari Filipina konsentrasi menjelaskan sikap pemerintahan Duterte pasca putusan PCA 12 Juli 2016,” jelasnya..

Wilayah yurisdiksi Indonesia berupa Landas Kontinen di Laut China Selatan sudah menjadi bagian wilayah yurisdiksi Indonesia sejak diratifikasinya hasil penetapan batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia di sisi Barat dan Timur, serta batas Landas Kontinen Indonesia-Vietnam di Utara. Saat ini wilayah yurisdiksi Zona Ekonomi Indonesia (ZEEI) masih merupakan klaim unilateral Indonesia.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kadispotmar Mabes TNI AL ini menceritakan, pemaparanny dihadiri oleh Presiden NIDS, Mr. Tatsuo Yamamoto, pejabat senior Kementerian Pertahanan Jepang, Mr. Izawa, Director General for International Affairs, dan para pakar pertahanan dan maritim Jepang, serta peneliti yang bekerja di NIDS.

“Selesai presentasi dilanjutkan dengan diskusi. Banyak sekali pertanyaan audiens terkait presentasi saya, karena bicara keamanan maritim merupakan top priority bagi keamanan nasional dan regional Jepang yang 99,6% perekonomian impornya bergantung pada laut,” bebernya.

“Dan Jepang juga mempunyai masalah teritori yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu dengan Rusia, China, dan Korea Utara,” tambahnya.

Masih kata dia, peserta kuliah menilai positif terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulatnya di perairan Indonesia dan perairan yurisdiksinya, utamanya dalam penamaan wilayah selatan Laut China Selatan sebagai Laut Natuna Utara.  Upaya ini sebagai respons positif terhadap keputusan Permanent Court of Arbitrase (jurisprudence) di Den Haag 12 Juli 2006 yang lalu.

Di sisi lain pemerintah Filipina yang berkepentingan membawa masalah tersebut ke forum PCA, malah tidak merespons hasil keputusan (yurisprudensi) tersebut.

“Alhamdulillah presentasi dan diskusi berjalan lancar, dan di akhir acara mereka memberikan souvenir dan sertifikat kepada saya sebagai visiting professor. Sertifikat ini merupakan nilai tambah bagi dosen seperti saya untuk meningkatkan KUM,” tuturnya.

Selain itu, sertifikat juga sekaligus meningkatkan nilai akreditasi bagi prodi saya keamanan maritim dan untuk mempertahankan akreditasi A bagi Unhan.

“Insya Allah ini akan semakin merealisasikan visi Unhan untuk menjadi ‘World Class University’,” pungkasnya..

(Anug/MN)