MN, Jakarta – Luasnya perairan Indonesia terutama di wilayah Indonesia Bagian Timur sebagai jalur pelayaran bagi kapal asing maupun kapal dalam negeri menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub melalui Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tual untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan tersebut.
Kepala Pangkalan PLP Kelas II Tual, Harto, S Mn menjelaskan, guna melaksanakan tugas dan peran yang cukup berat tersebut, pihaknya selalu mengutamakan masalah keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi prioritas utama dan tidak ada kompromi bagi semua kapal dan semua kegiatan operasional lainnya di wilayah kerjanya.
‘Semua pihak harus menyadari bersama bahwa musibah atau kecelakaan di laut bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dialami oleh siapa saja. Jadi keselamatan pelayaran dan keamanan pelayaran itu menjadi tanggung jawab bersama,” kata Harto di Jakarta, Kamis (25/5).
Adapun wilayah perairan yang diawasi oleh Pangkalan PLP Kelas II Tual sangat luas yakni meliputi seluruh wilayah perairan Propinsi Maluku, Maluku Utara dan semua Propinsi Papua serta berbatasan dengan Kupang, Pulau Kambing, Kendari, Luwuk, Sorong, hingga Merauke.
Sementara untuk melaksanakan tugas pengawasan diwilayah tersebut, saat ini Pangkalan PLP Tual memiliki 6 (enam) unit kapal patroli, yakni 1 (satu) Kapal kelas I, KN. Kalawai-P117, 2(dua) unit kapal kelas II yaitu KN. Salawaku-P213 dan KN. Parang-P202, 1 (satu) unit kapal kelas III, KN P 364, 1 (satu) unit kapal kelas IV, KN P 407 serta 1 (satu) unit Speed Boat dan Sea Rider. Didukung personil Pangkalan LP Kelas II Tual sebanyak 114 orang.
Menurut Harto, ada beberapa perairan di wilayah kerjanya yang perlu dilakukan pengawasan secara ketat, seperti di perairan Pulau Banda yang memiliki taman wisata dan biota laut, penyeberangan fery antar pulau di Maluku yang rawan kecelakaan, di Perairan Aru sering terjadi illegal fishing ataupun banyaknya illegal logging di daerah Seram Bagian Barat.
“Pihaknya selalu mengoptimalkan semua potensi Armada PLP Kelas Tual dan siap melakukan pengawasan kegiatan pelayaran di wilayah Indonesia Bagian Timur,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
