MN, Jakarta – Dalam rangka pelabuhan Tanjung Priok bersih dari pungli agar terjadi kelancaran logistik dari hulu ke hilir, pihak Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Priok terus berupaya mempersempit praktek pungli melalui digitalisasi, salah satunya dengan penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) dan Indonesia National Single Windows (INSW).
“Kami berupaya menyetop Pungli dan kemacetan. Itu dua hal yang sedang kita upayakan saat ini. Untuk kemacetan, kita mengatasinya dengan mengoptimalkan buffer area,” kata Kepala OP Utama Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko selaku pembicara webinar bertajuk “Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, Apa Solusinya?” zoom meeting oleh Maritime Research Institute (Marin) Nusantara, Rabu (14/7).
Menurut Capt Wisnu, terkait pungli dan kemacetan harus dibedakan mana yang berada di luar pelabuhan atau di area pelabuhan, karena hal itu juga berbeda penanganannya. Kita sebut saja aktornya misal, petugas pemerintahan, pegawai pelabuhan atau preman/pak Ogah. Ketiga pelaku tersebut ditangani secara berbeda dalam pemberantasannya dan hukuman pun beda.
Inti permasalahan Pungli, tegas Capt Wisnu, berada pada kesenjangan dan kesejahteraan. Kalau kesenjangan bisa diberantas dan kesejahteraan bisa ditingkatkan, maka praktek pungli bisa jadi tidak ada. Pihaknya dan instansi terkait telah melakukan cara-cara yang tegas dalam menindak pelaku dan cara humanis atau meng-wongke (meng-orangkan) para stakeholder pelabuhan, terutama para sopir truk.
“Melalui program digitalisasi, kami telah melibatkan seluruh ekosistem dan itu memang tidak mudah, kita harus bisa petakan, praktek punglinya berada di luar pelabuhan atau di area pelabuhan agar penanganannya tepat sasaran,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
