MNOL, Jakarta – Sebagai pemilik wilayah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah lautnya lebih dari 70%, bangsa Indonesia sudah sepatutnya mampu menguasai dan memanfaatkan sumber daya maritimnya secara optimal, berkelanjutan, dan menyeluruh yang dimulai dari pinggiran dan desa. Apalagi Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sebuah visi yang bukan hanya di lingkup nasional tetapi juga akan berdampak secara global di bidang kemaritiman.
Maka dari itu, pemerintah memandang sangat perlu adanya Kurikulum Kemaritiman agar karakter maritim terpatri pada anak-anak usia dini hingga SMA dan sederajat. Pemerintah melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud RI, tengah mematangkan dokumen-dokumen terkait Kurikulum Kemaritiman, meliputi Naskah Akademik Kurikulum Kemaritiman, Silabus Kurikulum Kemaritiman, dan Panduan Implementasi Kurikulum Kemaritiman.
Dalam penyusunan semua dokumen itu, Puskurbuk melibatkan Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) yang diwakili oleh Kaisar Akhir, S.I.K. selaku Wakil Sekjen APMI menyampaikan gagasan-gagasannya guna proses pematangan tersebut.
Kaisar yang diundang sebagai narasumber dalam penyusunan naskah akademik Kurikulum Kemaritiman di Gedung Puskurbuk, Jakarta 6-7 Maret 2017 lalu menyatakan bahwa kurikulum kemaritiman merupakan fondasi awal dalam membangun budaya maritim sejak usia dini.
“Kalau tidak ada kurikulum kemaritiman niscaya kita tidak akan pernah terbentuk suatu karakter maritim apalagi untuk menjadi bangsa maritim yang besar,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Alumni Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 ini juga menyampaikan bahwa Kurikulum Kemaritiman secara umum bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik tentang kemaritiman menuju kejayaan Indonesia.
“Secara sejarah kita adalah bangsa dan negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat. Saat ini kita akan ulangi kejayaan itu lagi lewat Kurikulum Kemaritiman yang berbasiskan wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional,” bebernya.
Sementara itu, Sri Hidayati, M.Si selaku Kabid Kurikulum Puskurbuk mengatakan bahwa Kurikulum Kemaritiman harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah, budaya lokal, kemampuan satuan pendidikan, dan tantangan abad 21.
“Berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) seperti Pemerintah Daerah, guru, sekolah, dan masyarakat harus dilibatkan dalam implementasi kurikulum ini,” kata Sri Hidayati.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa Kurikulum Kemaritiman merupakan bentuk dari diversifikasi kurikulum yang diprioritaskan untuk mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
“Setelah kemaritiman, ada dua kurikulum yang juga akan menjadi prioritas yaitu Kurikulum Agraris dan kurikulum niaga dan jasa. Dengan demikian, anak Indonesia akan lebih siap dan mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya baik yang ada di sekitarnya maupun secara umum di wilayah NKRI,” pungkasnya.
(Adit/MN)
