Samudera Hindia merupakan wilayah perairan terbesar ketiga di dunia setelah Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik. Titik terdalam Samudera ini berada di Palung Jawa (-7.258 m) serta memiliki luas lebih kurang 66.526 km2. Samudera ini merupakan satu – satu Samudera yang menggunkan nama negara, yaitu India. Sedangkan di Indonesia sendiri samudera ini dikenal dengan nama Samudera Indonesia.
Wilayah laut ini memiliki keragaman demografi yang sangat unik. Di sisi timur terdapat Australia yang boleh dikatakan memiliki tingkat kemakmuran yang cukup tinggi, akan tetapi pada sisi sebelah barat terdapat Somalia yang boleh dikatakan seagai salah satu negara gagal di dunia. Seperti yang diungkapkan oleh Kol. Laut Kresno Buntoro, SH., LLM., P.hD, saat menjadi moderator dalam acara Tambunan Malam Ceramah – IORA dan Kerjasama Maritim Indonesia Australia dalam Perspektif “Poros Maritim Dunia”, “Indian Ocean atau Samudera Hindia meupakan bagian laut yang belum tergarap dengan baik. Luas bagian laut ini pada dasarnya lebih kurang 20% dari luas keseluruhan permukaan bumi. Akan tetapi bagian laut yang begitu luas ini belum tergarap dengan baik. Di sisi lain diversifikasi sosial dalam hal ini kemakmuran di wilayah laut ini juga cukup tinggi. Sebagai contoh di bagian timur Samudera Hindia terdapat Australia yang sudah sangat tinggi tingkat kemakmurannya akan tetapi di bagaian barat dari bagian laut ini terdapat negara Somalia yang telah sama – sama kita ketahui tingkat kemakmurannya yang sangat rendah yang dalam arti kata sangat miskin. Di bagian laut ini juga ada India yang merupakan kekuatan baru di bidang ekonomi dunia dan juga tentu saja ada Indonesia yang saat ini sudah masuk G20.”, ungkap Beliau dalam acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia – Australia (IKAHAN) tersebut.
Dan berbicara tentang Somalia akhir – akhir ini tentu pikiran kita akan langsung tertuju pada satu istilah umum yang sudah dikenal sejak berabad – abad lamanya, yaitu bajak laut. Permasalahn bajak laut ini sudah menjadi permasalahan internasional, di mana PBB sendiri memperbolehkan setiap negara yang terakit apabila diperlukan mengambil tindakan militer untuk mengatasi permasalahan bajak laut ini sendiri. Hal ini tidak terlepas karena pemerintah Somalia sendiri tidak mampu mengatasi permasalahan bajak laut ini. Sehingga dapat dikatakan negara ini hampir tidak memiliki sistem hukum.
Ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa profesi bajak laut ini sendiri merupakan profesi yang memiliki posisi yang cukup disegani oleh masyarakat di negara dengan garis pantai terpanjang di Afrika tersebut. Selain karena potensi penghasilan jutaan dollar yang bisa didapatkan oleh para bajak laut tersebut apabila operasinya berhasil juga profesi ini juga dianggap sebagai bentuk pertahanan teritori perairan Somalia yang di masa lalu pernah di curi sumber daya lautnya oleh kapal – kapal asing yang juga sering membuang limbah industri di perairan tersebut, hingga ikan – ikan di perairan tersebut menjadi langka yang menyebabkan nelayan Somalia kehilangan pendapatan.
Hal ini tentu saja berakibat penduduk negara ini, terutama penduduk di pesisir pantainya sangat mendukung tindakan ataupun profesi para bajak laut tersebut. Selain tentu dampak ekonomi yang ditimbulkannya.
Selain itu, ada beberapa hal yang terasa janggal pada para bajak laut tersebut, seperti modus operandi yang berani menelpon langsung ke perusahaan tempat kapal tersebut bernaung (mirip dengan pembajak modern di film) serta penggunaan senjata yang cukup modern yang menjadikan penanganan masalah bajak laut ini semakin kompleks
Kita tentu masih ingat kejadian pembajakan kapal KMV Sinar Kudus pada Maret 2011 yang lalu. Pada klimaksnya, Tentara Nasional Indonesia berhasil membebaskan kapal milik Samudera Indonesia tersebut beserta para awak kapal yang disandera oleh kelompok bajak laut tersebut. Di sini terlihat peran TNI yang begitu menonjol dan taktis dalam operasinya. Peran serta TNI dalam menjaga kedaulatan negara meski jauh dari tanah air yang begitu terasa.
Namun, mungkin masih ada hal yang mungkin masih belum terkelola dengan maksimal terkait masalah bajak laut Somalia ini. Seperti memaksimalkan peran Indian Ocean Rim Association (IORA) dalam mencari solusi terkait masalah ini. Seperti kita ketahui bahwa hampir seluruh anggota pasti sangat berkepentingan dengan Samudera Hindia tidak terkecuali negara – negara yang menjadi mitra dialog asosiasi ini. Bahkan banyak negara di luar kawasan ini yang juga tidak menjadi mitra dialog asosiasi ini pun memiliki kepentingan yang tidak sedikit di kawasan perairan terluas no tiga di dunia ini.
Indonesia sendiri, sebagai pemimpin IORA periode 2015 – 2017 diharapkan memiliki peran yang besar dalam menyelesaikan permasalah bajak laut Somalia ini sendiri. Selain status Indonesia saat ini sebagai pemimpin IORA, Indonesia di masa pernah berhasil memelopori pergerakan negara – negara di Benua Afrika untuk merebut kemerdekaan mereka. Citra Indonesia yang masih disegani oleh banyak negara wilayah di benua Afrika tersebut, dan tidak tertutup kemungkinan juga di Somalia setidaknya bisa digunakan untuk membuka pintu dialog mencari solusi permasalahan bajak laut ini.
Selain itu, kedekatan antara Indonesia dengan pemerintah yang tidak banyak terekspos oleh publik bisa menjadi kekuatan Indonesia untuk membuka sarana diskusi dengan pemerintah setempat. Seperti salah satu perusahaan kertas Indonesia yang merupakan penyuplai bahan baku uang kertas di negara tersebut beberapa tahun lalu, walaupun hal tersebut di warnai oleh beberapa isu kontroversial.
Setidaknya Indonesia bisa memanfaatkan wibawa kita sebagai PELOPOR KAA di masa lalu untuk membuka dialog dengan pemerintah setempat. Bukankah sejak zaman dahulu Indonesia terkenal sebagai solusi bagi kknflik negara negara berkembang
Itu yg terus kita dorong om…terus mainkan opini saja di media