MNOL, Jakarta – Wakil Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah, angkat bicara soal kebijakan importasi ikan. Kebijakan yang dipilih dengan dalih menutup kekurangan bahan baku industri pengolahan ini, menurutnya menciderai nelayan kecil yang menaruh harapan besar terhadap pemerintah.
“Target Nawa Cita untuk berdaulat seharusnya dapat berjalan sebagaimana mestinya, produk dalam negeri harus dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan,” ujar Niko kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Lanjut Niko, seharusnya Menteri Perdagangan juga angkat bicara soal impor ini. Karena terkait keluar masuknya barang di suatu negara tidak terlepas dari peran dan fungsi Kementerian Perdagangan.
Niko juga mempertanyakan langkah dari pemerintah, di mana impor untuk komiditi Sumber daya yang melimpah ialah hal yang tabu. Hal itu mengingat laju produksi perikanan juga meningkat, mengapa tidak dibarengi dengan sambut tangan pemerintah untuk menyerap potensi tersebut.
“Indonesia tidak kekurangan ikan jadi kenapa harus impor? Melihat laporan dari KKP perihal produksi ikan, maka sudah semestinya pemerintah untuk tidak melakukan impor,” tegasnya.
Masih kata Niko, dalam program jangka pendek seharusnya pemerintah bisa melakukan peninjauan dan audit terhdap perizinan impor ikan dengan merealisasikan dan mempermudah penyaluran bantuan permodalan untuk nelayan kecil.
Hal itu dimaksudkan agar nelayan kecil berdaya secara produksi. “Pemerintah juga harus evaluasi kinerja BUMN Perikanan (Perikanan Nusantara) yang seharusnya menyerap produksi ikan dari nelayan atau buffer stok dengan harga yang fair sehingga terwujud kepasitas usaha,” terangnya.
Sedangkan pada Jangka panjang, pemerintah harus memperjelas roadmap industri perikanan, intergrasi pra produksi, produksi dan paska produksi sebagai satu intervensi yang komprehensif dari pemerintah
Niko juga menekankan pentingnya letak peran pemerintah untuk nelayan, serta adanya sinergisitas antar lembaga dipemerintahan. Oleh karennya, beliau berharap pemerintah hadir dalam setiap titik aktivitas nelayan, mulai dari sebelum produksi hingga pemasaran produksi. Kemudian, bantuan yang diberikan pemerintah sudah seharusnya disesuiakan dengan keadaan lokalnya agar dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
Niko juga menyoroti mengenai pembangunan pelabuhan yang terkesan menjauh dari lokasi produksi ikan. Dia menuturkan bahwa sumberdaya ikan terbesar itu berada di Indonesia Timur, tapi mengapa justru pembangunan pelabuhan justru lebih banyak di barat.
Tandasnya, hal ini membuat fasilitas untuk menyerap produksi ikan di Indonesia Timur terhambat dan lambat. “Hal-hal seperti ini lah yang mengakibatkan adanya cela untuk melakukan impor ikan,” selorohnya.
Kehadiran ikan impor, tentu berakibat pada harga ikan dalam negeri. Sehingga tidak heran apabila harga ikan dalam negri mengalami penurunan.
Perihal kebijakan ini, Niko menuturkan bahwa tanggapan yang diberikan oleh KKP terkait impor ikan bukanlah sebuah jawaban, ketika ditanya kenapa harus impor.
“KKP justru malah melayangkan jawaban bahwa impor ikan mulai turun, padahal KKP sendiri yang melaporkan bahwa ikan kita melimpah serta produksi ikan kita meningkat, jadi kenapa harus impor?” ungkapnya.
Niko mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap nelayan, jika dirasa nelayan memproduksi ikan yang kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan, mengapa tidak difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tersebut.
Mengenai kemana arah perikanan Indonesia, apakah hanya menjadi pemasok sumberdaya mentah saja atau ke arah pengolah.
“Saya berharap pemerintah bergerak ke arah pengolahan, guna menambah nilai dari prodoksi,” tambahnya.
Di akhir penyamapiannya, Niko menekankan agar perihal Impor Ikan ini perlu kita kawal bersama guna menyelamatkan perikanan nasional dan nasib nelayan di kemudian hari.
“Jangan sampai impor ikan ini terus berkelanjutan,” pungkasnya. (Tan)
