Indonesia mempunyai lautan yang berada dalam garis khatulistiwa. Hal ini ternyata membawa dampak yang positif dan konsekuensinya adalah terdapat banyak sekali biota laut, termasuk ikan yang merupakan komoditi perikanan yang penting.
Sebagai informasi, BPK telah mengeluarkan status “tidak memberikan komentar/disclaimer” terhadap laporan keuangan KKP tahun 2016.
Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menegakkan hukum di perairan Indonesia telah mendapat berbagai apresiasi. Di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, KKP menerbitkan berbagai regulasi untuk mengatur tata kelola kelautan dan perikanan yang lebih baik, salah satunya adalah menenggelamkan kapal pencuri ikan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memperkenalkan program unggulannya, yaitu budidaya lele bioflok ke berbagai daerah. Jika sebelumnya pemerintah berhasil mengembangkan lele bioflok untuk pemberdayaan umat pada berbagai pondok pesantren di Indonesia, kali ini KKP menyasar daerah perbatasan sebagai objek pemberdayaan ekonomi.
Sejak beberapa tahun terakhir, pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing telah menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Tcomm dan Majalah TROBOS Aqua bekerja sama dengan DJPB di Bogor menyelenggarakan Workshop Pembenihan Ikan Nasional 2017 yang dihadiri lebih dari 330 peserta pada awal bulan ini. Ke-330 orang peserta tersebut terdiri dari UPT/UPTD perbenihan berbagai daerah, perwakilan asosiasi perikanan, perusahaan pakan, hatchery, dan berbagai stakeholder lainnya.
Target produksi perikanan budidaya ditetapkan terus meningkat setiap tahunnya. Produksi perikanan budidaya diharapkan mampu mencapai 31,3 juta ton pada tahun 2019 nanti. Untuk memastikan keberhasilan pencapaian target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) terus memperkuat 3 (tiga) faktor penentu keberhasilan usaha perikanan budidaya, yaitu jaminan ketersediaan induk dan benih unggul, penerapan biosecurity yang ketat, Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan monitoring residu serta kesehatan ikan, serta jaminan mutu kualitas air dan lingkungan sekitar usaha budidaya.
Pelaksana Tugas Sestama Bakamla RI Marsma TNI Widiantoro, M.B.A. bersama Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo, S.T., M.Tr(Han), mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. menghadiri Rapat Koordinasi Satgas 115, di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 Lantai 1, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
MN, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu dengan Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi di Gedung…
KKP memberi perhatian dan memiliki komitmen tinggi untuk membentuk SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan di sektor kelautan dan perikanan, karena kebutuhan pasar tenaga kerja nasional dan global semakin kompetitif.
