Soal Moratorium Reklamasi, Kemenko Maritim dan Pemda DKI semakin Melawan Hukum
Surat Gubernur DKI Jakarta dalam masa transisi bertentangan dengan hukum dan mencederai keadilan untuk nelayan.
Untuk para Penentang Reklamasi, Menko Luhut minta Buktikan secara Ilmiah di mana Salahnya
Menko Maritim mengingatkan agar para penentang reklamasi ini juga menyiapkan data agar tidak asal bicara.
KSTJ kecewa terhadap Menko Maritim terkait Reklamasi Teluk Jakarta
MNOL, Jakarta – Menko Maritim Luhut Pandjaitan kembali mangkir tidak membuka dan menyembunyikan hasil kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta.…
PTUN Kabulkan Gugatan KSTJ soal Pembatalan Reklamasi Pulau F, I dan K
MNOL, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan nelayan Teluk Jakarta dan Koalisi Selamatkan Teluk…
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Sebut KLHS Pulau C dan D Abal-abal
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyebut surat undangan tersebut ditujukan untuk menggelar acara konsultasi publik mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pulau Reklamasi Pulau C dan D.