Belajar Maritim dari Sejarah Kerajaan Nusantara

Oleh: Sahat Martin Philip Sinurat*

Maritimnews, Sejarah menunjukkan bahwa pada masa lalu, nenek moyang bangsa Indonesia telah memahami dan menghayati arti kegunaan laut sebagai sarana untuk menjamin berbagai kepentingan antar bangsa, seperti perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Indonesia di masa lalu memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah menjelajah samudera hingga ke Pesisir Madagaskar, Afrika bagian selatan.

Kehidupan masyarakat pada umumnya bertumpu pada pertanian dan kegiatan yang bersifat agraris lainnya. Namun masyarakat juga memanfaatkan laut untuk perikanan, pelayaran, dan perdagangan. Beberapa komoditas yang dihasilkan di Nusantara antara lain kapur barus, merica, pala, cengkeh, nila, mur, borax, kesturi, kapas, sutra, sagu, emas, kuda, dan berbagai jenis ikan. Produksi komoditas ini tersebar mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Maluku hingga Nusa Tenggara (Nugroho, 2010).

Masyarakat Indonesia pada masa itu kemudian mengangkut komoditas perdagangan melalui laut ke utara menuju Tiongkok, ke barat memotong Samudera Hindia hingga Madagaskar, ke timur hingga Pulau Paskah. Berbagai peninggalan arkeologi membuktikan bahwa masyarakat Indonesia saat itu sudah memiliki ilmu dan teknologi perkapalan serta navigasi yang baik dan mutakhir sehingga mampu menyeberangi Samudera Hindia hingga ke Semenanjung India bahkan sampai ke Timur Tengah dan Afrika.

Kerajaan Bercorak Maritim

Ramainya pengangkutan komoditas perdagangan melalui laut telah mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar. Beberapa kerajaan Nusantara dengan kultur peradaban maritim antara lain Sriwijaya, Majapahit, Samudera, Malaka (Melayu), Negara-Dipa (Kalimantan), dan Mangkasar. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tercatat sebagai kerajaan-kerajaan Nusantara yang pada zaman keemasannya menjadi adidaya karena karakter kemaritiman yang tertanam pada diri masyarakat.

Pada zaman itu, masyarakat Indonesia telah memiliki pranata hubungan perdagangan. Bandar dan pelabuhan besar tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Aktivitas perekonomian berkembang dengan baik di setiap bandar dan pelabuhan ini. Sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-15 terdapat lima jaringan perdagangan (commercial zones) yang melewati wilayah Nusantara, yakni:

1. Jaringan Teluk Bengal, yang meliputi pesisir Koromandel di India Selatan, Sri Lanka, Burma (Myanmar), serta pesisir utara dan barat Sumatera.
2. Jaringan perdagangan Selat Malaka.
3. Jaringan yang meliputi pesisir timur Semenanjung Malaka, Thailand, dan Vietnam Selatan, dikenal sebagai jaringan perdagangan Laut Cina Selatan.
4. Jaringan Laut Sulu, meliputi pesisir barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pesisir utara Kalimantan (Brunei Darussalam).
5. Jaringan Laut Jawa, meliputi kepulauan Nusa Tenggara, kepulauan Maluku, pesisir barat Kalimantan, Jawa, dan bagian selatan Sumatera.

Kedatangan kerajaan-kerajaan Eropa ke Nusantara adalah upaya untuk memonopoli perdagangan dunia yang selama ini dikuasai oleh pedagang Nusantara, Arab, India, dan China. VOC (Belanda), EIC, Spanyol, dan Portugis dengan kekuatan militer menguasai pelabuhan-pelabuhan utama sehingga pelabuhan-pelabuhan pendukung secara tidak langsung turut dikuasai oleh monopoli perdagangan negara-negara tersebut. Kerajaan-kerajaan Nusantara kemudian ditekan untuk mengurangi bahkan meniadakan armada lautnya dan dipaksa untuk lebih berorientasi agraris.

Kerajaan Mataram, yang pada masa itu merupakan salah satu kerajaan terbesar, membuat kebijakan untuk melakukan pembangunan yang berorintetasi kepada agraris. Kebijakan ini ternyata berperan besar mengubah paradigma masyarakat Nusantara khususnya di Pulau Jawa. Sejak itu terjadi penurunan semangat dan jiwa bahari bangsa Indonesia, serta pergeseran nilai budaya, dari budaya bahari ke budaya daratan. Masyarakat Nusantara kemudian selama beratus tahun memunggungi laut dan membiarkan perdagangan laut dikuasai oleh VOC, EIC, Spanyol, dan Portugis.

Sejarah untuk Masa Kini dan Masa Depan

Sejarah dan kearifan lokal kerajaan-kerajaan Nusantara mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan masyarakat dan bangsa maritim. Poros maritim pada hakekatnya tidak hanya berbicara tentang eksploitasi hasil laut melainkan diutamakan pada pelayaran dan perdagangan. Poros Maritim merupakan pengarusutamaan laut sebagai sarana utama dalam transportasi dan distribusi hasil bumi darat dan laut dari setiap daerah di Indonesia.

Karena pentingnya potensi lokal di setiap daerah dalam aktivitas masyarakat maritim, pemerintah semestinya mengembangkan potensi hasil bumi yang ada di setiap daerah, baik potensi perikanan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan lainnya. Poros Maritim akan efektif apabila setiap daerah dapat menghasilkan sumber daya (baik sumber daya manusia maupun alam) yang dapat didistribusikan melalui laut.

Sejarah juga mengajarkan kita tentang pentingnya armada laut yang kuat untuk pelayaran dan perdagangan serta menjamin keamanan pelayaran. Berkaitan dengan ini pemerintah perlu membangun dan mengembangkan industri kapal nasional, baik kapal untuk kebutuhan penangkapan ikan, transportasi, perdagangan, dan keamanan pertahanan. Riset dan pengembangan teknologi perkapalan serta navigasi perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan dan sarana prasarana pendukung lainnya harus diawasi agar dapat selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Adanya pelabuhan-pelabuhan berstandar internasional dan pelabuhan hub dengan fasilitas memadai yang tersebar di setiap wilayah Indonesia akan memudahkan distribusi antar pulau, daerah, juga negara.

Untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikanan agar menjadi poros maritim dunia, pemerintah juga harus meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di sektor kelautan seperti kualitas nelayan, nakhoda, ABK, petugas pajak, petugas pelabuhan, hakim peradilan dan lainnya. Pemerintah juga secara berkesinambungan membangun dan membina industri perikanan dan hasil laut yang tersebar di wilayah pesisir Indonesia. Adanya industri ini akan membuat Indonesia tidak  langsung menjual hasil laut yang berhasil didapat melainkan dapat mengolahnya terlebih dahulu sebelum dijual ke pasar nasional maupun internasional.

Pembenahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir harus dilakukan oleh pemerintah sehingga Indonesia dapat melangkah menjadi Poros Maritim Dunia. Masyarakat dan pemerintah harus dapat berkerjasama membenahi dan membangun kekuatan maritim sehingga Indonesia dapat memiliki daya saing, baik dari segi ekonomi, politik, dan lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah (baik pusat dan daerah) serta stakeholder harus melakukan pembangunan nasional dengan perspektif Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

*Peneliti di Centre for People Studies and Advocation (CePSA)