IPC TPK Dukung SDG 11, Gelar Pelatihan Tanggap Darurat Kebakaran di Warakas
Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka mendukung SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan di area lingkungan Pelabuhan sekaligus Bulan K3, IPC…
Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka mendukung SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan di area lingkungan Pelabuhan sekaligus Bulan K3, IPC…
Jakarta (Maritimnews) – Kegiatan rutin donor darah sebagai bentuk komitmen sosial perusahaan atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) oleh…
Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang merupakan pengingat bahwa persoalan lingkungan hidup tidak pernah berdiri sendiri.
Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menilai penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang menjadi pintu masuk utama terjadinya korupsi sertifikasi tanah Pagar Laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
Pegiat pesisir dan laut Auhadillah Azizy menyebut kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang sebagai kejahatan terstruktur terhadap ruang publik yang melibatkan kolusi modal, kekuasaan, dan birokrasi.
Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang sepanjang ±30,16 kilometer tidak lagi bisa diperlakukan sebagai pelanggaran administratif atau kesalahan teknis tata ruang.
Pembongkaran pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, belum mampu mengakhiri dominasi pemodal dalam penguasaan ruang laut.
Jakarta (Maritimnews) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok kembali menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir di…
Proyek pagar laut di kawasan PIK 2 yang masih berlangsung meski izinnya telah dicabut, menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum KKP.
Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN) bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, dalam program inspiratif mereka yaitu “Menciptakan Laboratorium Hidup Ketahanan Pangan Berbasis Sekolah