Jakarta (Maritimnews) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok menyalurkan 3.350 paket sembako kepada pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah operasional pelabuhan melalui Program Pelindo Berbagi Ramadhan 2026. Kegiatan merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam menyambut bulan suci Ramadhan.
Penyerahan bantuan berupa paket kebutuhan pokok terdiri dari beras, gula, minyak goreng, dan mie instan yang disalurkan kepada sejumlah kelompok masyarakat di kawasan pelabuhan, antara lain TKBM Karya Sejahtera, KB-SI Perjuangan, Persatuan Sopir Trailer Tanjung Priok (PSTTP), Gerakan Utara Bersatu, petugas kebersihan, petugas keamanan, komunitas ojek dan pedagang kaki lima, serta masyarakat dari Kelurahan Tanjung Priok juga Kelurahan Warakas, pada hari Kamis (05/03).
Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, menyatakan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional pelabuhan. Momentum Ramadhan menjadi kesempatan untuk berbagi dan mempererat kebersamaan dengan para pekerja serta masyarakat di sekitar pelabuhan.
“Pelindo berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Melalui program sosial seperti ini, kami berharap hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat dapat terus terjaga,” pungkasnya.
(Bayu Jagadsea/MN)
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 10…
Oleh: Arief Poyuono, SE, M.Kom Indonesia sedang memasuki sebuah fase penting dalam perjalanan ekonomi nasional.…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong kolaborasi pengendalian emisi kendaraan di…
Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat ekosistem vendor di wilayah Regional…
Medan (Maritimnews) – PT Pelindo Multi Terminal (PMT), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang…
Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka pemenuhan keputusan MK soal pembentukan RUU Ketenagakerjaan, para Pimpinan DPR…