Keterangan: Wakatobi, salah satu destinasi wiasata bahari unggulan Indonesia. (Foto: wisatasulawesi.com)
Maritimnews, Jakarta – Sektor pariwisata jadi prioritas penyusunan tata ruang laut nasional yan dicanagkan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Deputi IV Kemenko Maritim dan Sumber Daya Safri Burhanuddin saat menjadi pembicara dalam Fokus Grup Diskusi yang digelar Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) di di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta, (24/2/16).
FGD yang bertajuk “Wujudkan Tata Ruang Laut Nasional untuk Indonesia ke Depan” itu dibuka oleh Ketua IK2MI Lakdya TNI (Purn) Didik Heru Purnomo dan dihadiri oleh perwakilan Bappenas dan para pakar kelautan.
Safri Burhanuddin sebagai pimpinan deputi yang membidangi SDM, Iptek dan budaya maritim itu mengurai bagaimana penyusunan tata ruang laut nasional yang ditinjau dari perjalanan sejarah Nusantara sejak masa Sriwijaya dan Majapahit.
“Tata ruang laut merupakan ciri kekuasaan suatu negara terhadap wilayahnya, kita sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit telah mencakup tata ruang laut hingga Malaysia, Kamboja dan Filipina,” ujar Safri.
Lebih lanjut pria kelahiran Makassar 55 tahun silam itu menjelaskan dalam perjalanan itu hingga saat ini, beberapa momentum perjuangan terus digelorakan dalam membangun kemaritiman Indonesia yang di dalamnya terkandung tata ruang laut nasional.
Perjuangan sejak awal kemerdekaan, Deklarasi Djuanda dan UNCLOS telah membawa Indonesia dengan luas territorial seperti sekarang ini. “Dari 3 mil masa Belanda, 12 mil ketika Deklarasi Djuanda dan 200 mil yang mencakup ZEE hingga landas kontinen telah membawa negara ini dituntut untuk menyusun tata ruang lautnya,” tambahnya.
Masih kata Safri, berdasarkan arahan presiden penyusunan tata ruang laut nasional lebih diorientasikan dalam membangun sektor pariwisata.
“Beliau (Presiden Jokowi-red) konsen di pariwisata berdasarkan arahannya awal tahun 2016 lalu yang menyatakan akan memfokuskan pada 10 destinasi wisata nasional,” terangnya.
Kemudian pariwisata juga berperan dalam meningkatkan nilai ekonomi sehingga pada pembangunan sektor ini diperlukan sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan laut, tanpa meninggalkan sektor-sektor lain seperti perikanan, perdagangan dan pelayaran.
“Dengan pariwisata, sumbangsih kelautan dalam PDB yang saat ini baru mencapai 11,14 % pada tahun 2010 diproyeksikan akan mencapai 27 % dari PDB pada tahun 2025, dengan 3 komponen yakni transportasi laut, hotel dan restoran di sekitar pantai dan industri pengolahan,” ulasnya.
Safri juga menyebutkan beberapa daerah yang menjadi sorotan pembangunan sektor pariwisata di antaranya 6 primary diving location yakni Bali, Lombok, Manado, Raja Ampat, Lembeh dan Komodo. Selanjutnya kawasan destinasi wisata yang juga menjadi Kawasan Ekonomi Khususu (KEK) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Kawasan Gunung Bromo, Mandalika, Labuhan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
Di akhir pemaparannya, Safri menyatakan bahwa peningkatan budaya maritim akan berdampak pada kemajuan pariwisata bahari yang menjadi fokus kabinet Jokowi-JK. Karena menurutnya, budaya maritim melekat pada kerangka konservasi yang akan meningkatkan kunjungan para wisatawan seperti di Sulawesi Utara contohnya.
“Dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur kepariwisataan akan mempercepat pencapaian pembangunan nasional ke depan,” pungkasnya. (AN)
