Deputi IV Kemenko Maritim dan SD bidang koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin (kanan). Foto: maritim.go.id
Maritimnews, Jakarta – “Penyusunan tata ruang laut nasional akan menjawab tol laut sebagai visi presiden dalam poros maritim dunia, yang di dalamnya terdapat pembangunan 24 pelabuhan dengan 5 pelabuhan utamanya yaitu Kuala Tanjung Port, Jakarta Port, Surabaya Port, Makassar Port, dan Sorong Port,” ujar Deputi IV Kemenko Maritim dan Sumber Daya Safri Burhanuddin saat menjadi pembicara dalam Fokus Grup Diskusi yang digelar Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) di di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta, (24/2/16).
Dalam FGD yang bertajuk “Wujudkan Tata Ruang Laut Nasional untuk Indonesia ke Depan”, Safri menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini pembangunan hanya berada pada Pulau Jawa hingga terjauh yaitu Pulau Sulawesi. “Padahal Indonesia tidak hanya sampai Makassar saja tetapi masih ada Maluku dan Papua, makannya itu Sorong Port dibangun agar pertumbuhan ekonomi cepat merata hingga Papua,” terangnya.
Mantan Tim Ahli Sesmenko Kesra itu menambahkan, Sorong juga akan diproyeksikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tata ruangnya bukan untuk industri sawit saja tetapi industri perikanan juga harus dikembangkan.
“Tadinya pilihan mengacu kepada Bitung, namun karena melandaskan kepada orientasi pengembangan daerah berdasarkan konsep Nawacita maka Sorong dipilih menjadi pelabuhan utama dalam menopang tol laut,” tandasnya.
Kondisi saat ini muatan terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia. Maka untuk menyeimbangkan muatan ke Kawasan Timur Indonesia diperlukan upaya optimalisasi kerjasama antar sektor seperti perindustrian, pertanian, pertambangan, dan sebagainya guna menyeimbangkan mata rantai jaringan logistik barat dan timur Indonesia. Selain itu harus didukung dengan peningkatan infrastruktur pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia antara lain pengadaan peralatan bongkar muat sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pelabuhan lebih efisien
Oleh karena itu, penyusunan tata ruang laut nasional untuk mendukung program tol laut itu dianggap penting karena syarat untuk mewujudkannya harus ada pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan, peningkatan sarana angkutan laut, pembenahan sistem manajemen, peningkatan SDM dan pengembangan sarana dan prasarana multimoda.
“Itu merupakan program reformasi angkutan laut yang bersifat komprehensif dan terintegrasi,” tambahnya.
Pria asal Makassar itu juga mengingatkan dalam rangka pembangunan itu kita tetap memilih-milih investasi. Tidak semua investasi yang sarat akan kepentingan strategis dari negara lain dibuka di Indonesia.
“Kita belajar dari Bangladesh ketika Tiongkok juga membuka pangkalan kapal selam di sana, kita tidak mau seperti itu. Tiongkok kalau tetap ingin berinvestasi kita paksa untuk membangun infrastruktur tol laut saja,” tegasnya.
Adanya ketimpangan tingkat pertumbuhan perekonomian antara kawasan barat dan timur memerlukan pemerataan melalui upaya pembangunan pada sektor-sektor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian.
Sehingga ocean policy yang menyangkut tata ruang laut nasional menjadi syarat mutlak dalam perwujudan poros maritim dunia.
“Tata ruang laut nasional ditetapkan berdasarkan kondisi geografis dan prioritas pembangunan nasional yang sangat menentukan percepatan pembangunan poros maritim,” pungkasnya. (AN)
