Maritimnews, Jakarta – Penugasan pemerintah kepada PT. Pelni untuk menyelenggarakan angkutan laut bersubsidi dengan kapal tol laut berhasil memperlancar disitribusi barang, sehingga upaya pemerintah mengurangi disparitas harga antar wilayah diharapkan dapat menurunkan harga barang antara 20-30 %. PT Pelni bersama kementerian terkait akan terus melakukan sosialisasi langsung kepada pemasok barang pokok dan barang penting yang dibutuhkan masyarakat di rute pelayanan kapal tol laut.
Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan, PP No. 7 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka jenis muatan akan lebih bervariatif dan lebih efisien pengangkutan kargonya, termasuk muatan balik dari daerah tertinggal, salah satunya ialah permintaan Bupati Lewoleba.
Untuk mendorong peningkatan layanan angkutan barang tol laut, PT Pelni (Persero) bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan mengevaluasi sejumlah hal yang dirasa perlu dilakukan para stakeholder terkait kegiatan angkutan barang tol laut, yang antara lain;
Untuk memperlancar prosedur kegiatan tol laut, Pelni akan mengusulkan untuk mereview Standard Operational Procedure (SOP) bersama–sama antara regulator dan operator yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya untuk pelaksanaan angkutan barang tol laut.
Selain itu, untuk memperluas dan menambah jangkauan informasi jadwal, rute dan tarif angkutan barang tol laut di tempat–tempat yang mudah diakses oleh masyarakat seperti kantor–kantor KSOP, KUPP, Website Kementerian Perhubungan, Website Kementerian Perdagangan , Dinas perdagangan di daerah serta instansi terkait lainnya.
Upaya lainnya, PT Pelni (Persero) terus mengembangkan jaringan pemasaran melalui MoU dengan para BUMN yang bergerak di bidang perdagangan barang–barang pokok, sandang pangan dan barang penting, sehingga diharapkan Shipper untuk angkutan barang tol laut adalah produsen atau pemilik barang langsung.
Tak kalah penting, perlu dilakukan juga monitoring dan pengawasan secara bersama dan berkala antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan sebagai pemberi tugas serta PT Pelni (Persero) sebagai pelaksana (operator) kegiatan ini. Bila diperlukan membuat kantor satu atap untuk pengawasan operasional kapal tol laut.
Manfaat tol laut sangat terasa, harga di daerah pedalaman turun sekitar 30 % dari sebelumnya. “Kami sangat terbantu dengan adanya kapal tol laut ini. Warga pedalaman di Kabupaten Serui menyambut suka cita dengan adanya program ini,” kata Gufron Dirut PT. Yapen Mandiri Sejahtera, salah satu BUMD Perdagangan di Kabupaten Serui.
(Adit/MN)
