Oleh: Muhammad Sutisna*
MNOL – Nenek Moyangku orang pelaut, Gemar mengarung luas samudra
Menerjang ombak tiada takut, Menempuh badai sudah biasa.
Kutipan dari lirik lagu di atas menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara maritim, melihat dari kondisi sejarah sebelumnya bahwa para pendahulu kita memang seorang pelaut. Hal itu dibuktikan dari perjalanan sejarah kerajaan kerajaan di Nusantara yang mengandalkan potensi laut sebagai basis kekuatannya, baik secara politik maupun perdagangan. Sebut saja dua Kerajaan Besar yakni Sriwijaya dan Majapahit yang merupakan kerajaan terbesar di wilayah Nusantara mampu menguasai jalur perdagangan maritim secara global.
Di era Kolonial pun potensi kemaritiman wilayah Nusantara merupakan jalur andalan dalam menjalani proses perdagangan antar negara, oleh karena itu posisi Strategis wilayah Nusantara sangat diandalkan pada masa tersebut sehingga mendapat julukan sebagai ‘Jalur Rempah’. Sehingga banyak negara-negara seperti Belanda, Inggris, dan Portugis ingin memonopoli jalur laut dan menguasai segala potensi Nusantara yang kaya akan sumber daya alamnya itu.
Keinginan bangsa Eropa untuk memonopoli perdagangan maritim di Nusantara, tidak mudah begitu saja. Tak ayal menimbulkan terjadinya peperangan antar Bangsa Eropa dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Adanya perlawanan dari Kerajaan-kerajaan di Nusantara membuktikan betapa kuatnya pertahanan maritim Nusantara. Meskipun kemudian pada akhirnya dapat diruntuhkan oleh Bangsa Eropa. Salah satu faktor kekalahan tesbeut karena tidak bersatunya kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang akhirnya membuat bangsa kita tersandera dalam era kolonialisme.
Kembali bangkitnya kekuatan maritim Indonesia terjadi pada Era Kemerdekaan. Hal itu dengan semangat yang tak gentar dikobarkan oleh Bung Karno dalam menggelorakan gagasan maritim yang dimilikinya. Itu dibuktikan dengan mumpuninya kekuatan armada laut Indonesia yang menjadi bagian terpenting dalam kekuatan pertahanan laut di wilayah Asia, dan menjadi yang terkuat di Asia Tenggara.
Sangat mustahil memang dibayangkan negara yang umurnya baru seumur jagung untuk merdeka namun dapat meramaikan kontes pertarungan maritim secara global. Kekuatan maritim tersebutlah yang dijadikan senjata Bung Karno, untuk melakukan politik konfrontasi dalam melawan neo kolonialisme dan imperialisme.
Namun kekuatan itu tidak berlangsung lama, memasuki era Orde Baru kekuatan yang dibangun bung Karno mulai sirna, Pak Harto yang lebih bervisi kontinental dengan mengutamakan Indonesia sebagai negara agraris dan mulai mengesampingkan visi kemaritiman. Mungkin bagi penulis, Pak Harto lebih suka main di sawah ketimbang berenang di laut seperti Bung Karno.
Memasuki awal era Reformasi, merupakan masa ketidakpastian yang dimiliki Indonesia karena di situlah posisi Indonesia yang mulai labil seperti anak-anak zaman sekarang. Kendati ada Presiden Abdurrahman Wahid yang mencoba mengembalikan kejayaan maritim Indonesia, dengan membentuk Departemen Kelautan dan menunjuk Laksamana Widodo AS sebagai Panglima TNI. Karena selama Orde Baru berlangsung pemimpin tertinggi di Lingkungan TNI itu selalu menunjuk Pangab (Panglima ABRI-red) dari Angkatan Darat.
Tidak hanya itu, Gus Dur juga membentuk Dewan Maritim Indoneisa yang langsung diketuai oleh presiden. Namun itu tidak berlangsung lama, Gus Dur pun dilengserkan oleh situasi politik yang tidak menentu pasca Amandemen UUD 1945.
Harus ada ketegasan mau dibawa kemanakah Indonesia? Menjadi negara maritim atau negara agraris. Jangan setengah-tengah, karena segala sesuatu yang timbul dari keraguan tidak akan berjalan dengan maksimal.
Asa di Era Jokowi
Di Era Mas Joko ini (sapaan akrab Presiden Jokowi), menjadi harapan baru setidaknya dari ucapan Mas Joko ketika berkampanye selalu menggadang-gadang visi kemaritimannya. Setidaknya Indonesia harus belajar dari Inggris yang dari dulu hingga sekarang tetap kokoh menjadi negara maritim kendati negaranya hanya terdiri dari beberapa daratan saja.
Admiral Alfred Thayer Mahan merupakan Perwira Senior Angkatan Laut Amerika memberikan penjelasan untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan laut yang besar harus memiliki enam elemen pokok di antaranya: Letak Geografi, bangun muka bumi, luas dan panjang wilayah, karakter penduduk, jumlah penduduk, dan karakter pemerintah (Salim, 2014: 21).
Dari enam pokok tersebut sebenarnya Indonesia sudah memenuhi kriteria sebagai negara maritim yang kuat. Hanya satu tugas beratnya yakni karakter pemerintah itu sendiri, apakah serius untuk bisa merealisasikan visinya tersebut. Supaya visi tersebut bukan menjadi pepesan kosong belaka.
Selain itu, karakter penduduk yang mulai kehilangan jatidiri sebagai negara maritim akibat warisan kolonial yang menjadikan bangsa ini menjadi bangsa bermental kontinental, sungguh bertolak belakang dengan letak geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan, dan mempunyai jiwa sebagai negara maritim.
Terlebih lagi dengan issue terbaru soal reklamasi pantai yang semakin bertolak belakang bahwa negara kita itu memang betul negara maritim, karena bangsa yang memiliki karakter kemaritiman itu ialah bangsa yang menjaga betul keseimbangan lautnya, bukan malahan merusak lautnya. Reklamasi pantai yang terjadi saat ini menandakan seakan-akan negara ini kekurangan lahan, dan laut pun menjadi tumbalnya.
Indonesia akan kembali menjadi macan maritim di wilayah Asia hingga Dunia Internasional. Bukan sekadar menjadi wacana belaka. Dahulu saja nenek moyang kita dengan peralatan terbatas, dan tidak secanggih seperti sekarang, bisa menguasai lautan.
Sedangkan, kita saat ini dengan kondisi zaman yang canggih, dan segala sesuatunya mudah dipenuhi bisa kembali menguasai lautan, dan memaksimalkan potensi kelautan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pemerintahan Mas Joko harus juga konsisten terhadap visi kemaritimannya, benar benar serius menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang disegani.
* Penulis adalah Mahasiswa FISIP UIN Jakarta & Ketua Departemen Komunikasi Pemerintah PMII Cabang Ciputat
