MNOL- Sjafrie Sjamsoedin dikabarkan akan maju sebagai salah satu calon gubernur dalam pemilihan kepada daerah DKI Jakarta 2017. Pernyataan ini secara mengejutkan disampaikan Sandiaga Uno, pengusaha sekaligus kader Partai Gerindra ke media beberapa waktu lalu.
Menurut Sandiaga, Sjafrie yang pernah menjadi wakil menteri pertahanan itu dipilih langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia mengatakan, deklarasi Sjafrie sebagai calon gubernur (cagub) DKI dari Gerindra akan dilakukan pada Juli mendatang.
“Rencananya Pak Prabowo baru akan mengumumkannya sehabis Lebaran,” kata Sandiaga melalui keterangan tertulis, Minggu (22/6/2016).
Jika informasi itu kelak akan terwujud, pertanyaannya dari sisi kemaritiman solusi apa yang akan ditawarkan Sjafrie Sjamsoedin khususnya persoalan di pesisir Jakarta.
Setidaknya ada persoalan klasik di kawasan tersebut selain persoalan reklamasi yang banyak dipersoalkan saat ini, yaitu ketimpangan sosial di sekitar kawasan tersebut dan juga kerusakan lingkungan laut yang terjadi.
Secara umum, dalam hitungan matematis ekonomi, ketimpangan di Ibukota sangat kentara. Gini ratio atau indeks ketimpangan DKI Jakarta mencapai 0,41, atau pada urutan tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Juga lebih tinggi dari gini ratio nasional yang 0,38.
Semakin besar angka gini ratio semakin besar tingkat ketimpangan. Angka 0,4 hingga 0,6 sudah termasuk kategori lampu kuning. Sedangkan, lebih dari 0,6 adalah rasio berbahaya, yang menunjukkan ketimpangan sosial ekonomi tidak lagi bisa ditoleransi.
Parameter kesenjangan ini tak bisa dianggap enteng. Butuh perhatian serius bila Jakarta suatu ketika tak ingin pembangunannya terkendala karena ekses ketimpangan dan kesenjangan ekonomi.
Ketimpangan yang begitu nyata berdampak pada sumber daya manusia yakni terganggunya indikator kesehatan dan sosial seperti usia harapan hidup, angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, atau angka kejadian depresi dan gangguan mental.
Ekses paling nyata dari kesenjangan adalah tindak kriminalitas. Awal tahun ini, Jakarta menempati ranking terakhir di antara 50 kota besar di dunia dalam hal keamanan berdasarkan riset dari The Economist Intelligence Unit. Benar bahwa indikator yang dipakai dalam riset tersebut bukan semata tingkat kriminalitas jalanan.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Jakarta “hanya” 412.790 jiwa pada September 2014 atau 4,09% dari total penduduk Ibukota. Jumlah itu tampak kecil. Namun, harus diperhatikan juga bahwa jumlah itu ada di urutan ketujuh angka kemiskinan terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia.
Padahal kita tahu, Jakarta adalah metropolitan yang selama ini dikenal sebagai tempat di mana 70% perputaran uang negeri ini berada.
Perputaran uang yang banyak ternyata tidak mampu mengatasi persoalan kemiskinan. Angka kemiskinan Jakarta itu meningkat 41.090 jiwa dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama. Melihat fakta tadi, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi Jakarta bukan isu yang mengada-ada.
Oleh sebab itu siapapun yang akan memimpin Jakarta masalah utama yang yang akan dihadapi adalah ketimpangan sosial, dan tidak dapat dipungkiri kawasan disekitar pesisir Jakarta dapat dijadikan contoh bagaimana ketimpangan itu terjadi. Publik tentunya menunggu program apa yang akan di tawarkan Sjafrie Sjamsoedin menyelesaikan persoalan tersebut, kita tunggu saja.
