MNOL, Jakarta – Menjelang serah terima jabatan (Sertijab) Panglima Komando RI Kawasan Barat beberapa hari lagi, Laksda TNI A. Taufiq. R selaku Pangarmabar saat ini berbagi cerita soal pengalamannya selama menjabat di Kotama bermotto ‘Ghora Wira Madya Jala’ tersebut. Ditemui di ruang kerjanya di Gedung Koarmabar, Jakarta Pusat, (13/7) dalam sebuah wawancara khusus dengan maritimnews, Taufiq biasa akrab disapa menjelaskan kondisi Perairan NKRI wilayah barat yang menjadi domain tugasnya saat ini.
“Kondisi keamanan perairan barat Indonesia secara umum dalam keadaan aman dan terkendali,” ujarnya.
Sambungnya, untuk menjaga kondisi tersebut dan dalam rangka menegakkan kedaulatan serta menciptakan stabilitas keamanan di kawasan perairan barat Indonesia, Koarmabar melaksanakan telah gelar kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) seperti Pangkalan TNI Angkatan Laut, KRI, Pesawat udara maritim dan Pasukan Marinir yang saling bersinergi dalam melaksanakan tugasnya.
Lulusan AAL tahun 1985 itu selanjutnya mengungkapkan Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki garis pantai yang sangat panjang, seluruh perairan barat tentunya memiliki tingkat kerawanan terhadap ancaman keamanan yang terjadi di dan lewat laut. Di antaranya Laut Natuna yang rawan terhadap illegal fishing yang dilakukan nelayan asing dan perampokan karena Laut Natuna merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.
“Selat Malaka dan Selat Singapura, merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat, sehingga di sana rawan terhadap aksi pencurian di atas kapal dan perompakan,” tambahnya.
Maka dari itu sejak tiga bulan pertama menjabat Pangarmabar, dirinya fokus terhadap keamanan Selat Malaka. Karena selat itu menjadi sorotan dunia internasional yang akhirnya mendapat predikat sebagai selat terawan di dunia.
“Beberapa pemberitaan internasional sering memberitakan kerawanan Selat Malaka, maka itu saya pelajari. Terkadang memang agak berlebihan juga kalau diberitakan sering terjadi pembajakan, padahal pembajakan di situ hanya sekali sewaktu saya pangkat Letkol yaitu tahun 2004 yang dilakukan oleh kelompok Separatis Aceh,” tandasnya.
Perwira Tinggi TNI AL Bintang Dua yang terkenal murah senyum itu kemudian menekankan para pengguna laut di Selat Malaka sudah phobi terlebih dahulu dengan selat itu akibat pemberitaan di media.
“Pernah saya ditelpon Athan Spanyol jam dua malam karena kapalnya didatangi oleh segerombolan perahu, ternyata hanya nelayan dan tidak terjadi apa-apa,” kenangnya.
Opini negatif lembaga internasional terhadap Selat Malaka yang rawan terhadap bajak laut dan perompak itu dia anggap sangat berlebihan. Telisiknya, situasi tersebut dihembuskan dengan maksud tujuan untuk menaikkan biaya operasional kapal-kapal yang akan melalui Selat Malaka, di mana dengan image yang negatif akan menaikkan biaya asuransi bagi pengguna laut dan keuntungan dari pihak-pihak yang melayani jasa pengamanan laut di Selat Malaka.
“Angkatan Laut negara asing nanti punya alasan untuk masuk mengamankan Selat Malaka karena negara pantai dianggap tidak bisa mengamankan wilayah. Dan itu sangat berbahaya dan menginjak harga diri kita,” tegasnya.
Dalam waktu 3 bulan, jumlah perampokan akhirnya menurun drastis dan 3 bulan kemudian tidak ada lagi kejadian soal perampokan di Selat Malaka. Dirinya mendesain Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) di setiap Lantamal yang dikenal cepat dalam menindak para pelaku kejahatan di wilayah penugasannya.
“Satu-satunya matra TNI yang bisa melakukan penegakan hukum hanya TNI AL berdasarkan peran universalnya yang diadobsi oleh Undang-undang TNI. Jadi tanpa menunggu Kejaksaan dan Kepolisian kita bisa menindak langsung para pelaku sampai ke darat,” bebernya.
Sudah tentu setelah melewati prosedur berdasarkan aturan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Sehingga di lapangan pun tidak pernah ada masalah dengan instansi-instansi seperti Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, termasuk dengan masyarakat.
Atas prestasi tersebut, pria asal Sukabumi itu kerap mendapat pujian dari Angkatan Laut negara lain baik secara instansi maupun pribadi. Terobosan itu yang selanjutnya dijadikan sebagai role model oleh Angkatan Laut negara-negara lain dalam mengamankan perairannya.
Selain bercerita soal keamanan di Selat Malaka, Pangarmabar juga menjabarkan tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya seperti Iillegal fishing, drug smuggling, illegal entry, illegal mining dan illegal oil yang kerap terjadi di wilayah perairan barat. Sementara perairan barat Sumatera juga rawan terhadap imigran gelap dan illegal fishing (penggunaan alat tangkap terlarang seperti jaring trawl, handak dan potasium).
Dalam Laju Poros Maritim
Tekad Koarmabar saat ini turut menopang kebijakan Poros Maritim Dunia yang digulirkan pemerintah. Menurut telaahnya, konsep itu sangat tepat dalam menuju kemandirian ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional.
“Posisi Indonesia yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan dunia, membuat Indonesia sangat diuntungkan jika dilihat dari geoekonomi dan geopolitiknya apabila kita dapat memanfaatkannya,” terangnya.
Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tentang lima poros maritim dunia harus didukung. Tentunya Koarmabar mendukung kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokoknya dalam penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di Perairan Yurisdiksi Indonesia, melaksanakan diplomasi maritim Angkatan Laut melalui latihan dan simposium bersama Angkatan Laut dari berbagai negara.
“Selain itu kita juga membina potensi maritim untuk menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut termasuk ekonominya. Karena kalau kita lihat tadi motif para perompak di Selat Malaka itu soal perut bukan politik atau ideologi seperti yang terjadi di tahun 2004 lalu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pangarmabar mengupas soal eskalasi konflik Laut China Selatan yang kian memanas, pihaknya telah mengerahkan unsur KRI dan Pesud maritim untuk mengamankan wilayah perairan kita.
“Pernyataan China bahwa wilayah Perairan Natuna merupakan bagian dari traditional fishing ground-nya adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan UNCLOS,” pungkasnya. (Tan)
