Menelaah Private Equity dalam Bisnis Pelayaran

MNOL, Jakarta – Dalam dua tahun terakhir, bisnis pelayaran di Indonesia bahkan di dunia sedang mengalami penurunan. Banyak perbankan yang enggan mengucurkan kreditnya untuk bisnis ini lagi. Lalu bagaimanakah perjalanan perekonomian suatu negara dari sektor maritimnya, termasuk Indonesia dalam kondisi seperti ini? Itulah yang menjadi sorotan para pengamat maupun praktisi serta para pengambil kebijakan saat ini untuk mencari solusi mengatasi hal tersebut.

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi memaparkan ulasannya saat dikonfirmasi oleh maritimnews, Rabu (29/3) terkait fenomena tersebut yang berkembang baik di tataran global maupun nasional.

Menurutnya, kendati perbankan enggan memberikan kucuran kreditnya kepada para pelaku usaha di bidang maritim, tetapi anehnya jumlah kapal terus meningkat. Berdasarkan catatannya jumlah kapal niaga pada tahun 2015 sejumlah 89.676 kapal, sedangkan saat ini mencapai 91.526 kapal.

“Fenomena itu membuahkan suatu private equity, atau orang-orang kaya yang membiayai bisnis pelayaran. Bagi pemilik kapal atau shipowners hal ini menjadi gejala positif yang menjanjikan,” kata Siswanto.

Ia menganalisa dana perorangan inilah yang menghidupkan bisnis pelayaran belakangan ini. Pria yang juga aktif menjadi dosen tersebut mengutarakan para private equity yang muncul dalam dua tahun ini bisa juga orang-orang baru dalam dunia maritim.

“Entah bagaimana dampaknya yang pasti ada plus minusnya. Di Indonesia sendiri juga harus didorong gerakan seperti ini,” ujarnya.

Sejauh ini, bisnis pelayaran dan perkapalan di Indonesia masih ditopang oleh perbankan. Dengan bunga bank yang tinggi, terkadang sangat menyulitkan para pelaku usaha di bidang maritim untuk tumbuh dan berkembang.

Masih kata dia, di Indonesia saat ini justru terjadi kelebihan kapal bukan kekurangan. Namun karena masih seret-nya bisnis tersebut sehingga banyak kapal yang mangkrak di pelabuhan.

“Bisnisnya harus dibangun sebaik-baiknya, agar yang kelebihan kapal itu dapat beroperasi. Soalnya percuma kapal banyak tetapi tidak ada bisnisnya sehingga mereka tidak bisa berjalan,” selorohnya.

Siswanto menyatakan sejak azas cabotage diterapkan dari tahun 2005, para pelaku pelayaran dalam negeri banyak yang puas karena menjadi suatu keberhasilan tersendiri. Tetapi pada kenyataannya hal itu berbanding terbalik dengan bisnisnya.

Sambungnya, sebanyak 30 persen dari 16.000 kapal di Indonesia masih belum beroperasi. “Itu bukan angka yang sedikit. Sekarang bagaimana para private equity ini didorong untuk menurunkan angka 30 persen tersebut,” imbuhnya.

Hal itu yang membuat perlunya organisasi seperti Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) untuk dapat menciptakan bisnis yang signifikan di dunia pelayaran. Apalagi dengan adanya SIUKK (Surat Izin Usaha Keagenan Kapal) melalui PM No 11 tahun 2016, hal itu menjadi  suatu yang dilematis bagi para pelaku usaha pelayaran.

Pasalnya, perusahaan non pelayaran pun mampu menjadi keagenan kapal ketika mengantongi SIUKK. Sehingga persaingan di bidang ini pun kian tinggi sementara kue yang diperebutkan hanya sedikit.

“Pada intinya bagaimana orang-orang kaya di Indonesia harus membiayai usaha perkapalan dan pelayaran agar perekonomian nasional dari sektor maritim meningkat,” pungkas Siswanto.

(Adit/MN)