Hasil Kajian Reklamasi Teluk Jakarta akan Diumumkan usai Lebaran
Aksi unjuk rasa menolak reklamasi Teluk Jakarta.
MNOL, Beijing – Saat ini pemerintah melalui Bappenas dan Kemenko Maritim tengah menggodok suatu kajian soal reklamasi Teluk Jakarta. Hingga kini proyek yang memakan biaya sekitar Rp10 ribu triliun itu masih menjadi polemik yang berkepanjangan.
Proyek tersebut sempat dikaitkan dengan gonjang ganjing Pilkada DKI Jakarta, di mana Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan melontarkan sikap menolak terhadap proek tersebut. Sementara yang menjadi lawannya Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusung proyek tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan Jakarta dari ancaman abrasi air laut.
Menanggapi hal tersebut, Menko Maritim Luhut B Pandjaitan di sela-sela acara Belt and Road Initiative (BRI) Forum di Beijing, China menyatakan pihaknya masih mengkaji untung dan ruginya dari proyek tersebut. Ia pun mengaku tak masalah jika Gubernur DKI Jakarta terpilih memiliki niat untuk menghentikan proyek tersebut berdasarkan hasil kajiannya.
“Ya kalau memang menurut kajian mereka tidak perlu dilanjutkan, silakan saja. Itu hak mereka,” ujar Luhut.
Menanggapi permintaan agar pemerintah segera menyampaikan data tentang reklamasi, Menko Luhut mengatakan masih menunggu data Bappenas.
“Data reklamasi akan diumumkan pemerintah jika kajian Bappenas tentang reklamasi Teluk Jakarta sudah selesai.,” jelasnya.
Mantan politisi Golkar tersebut turut disebut-sebut sebagai orang pro terhadap reklamasi Teluk Jakarta. Kendati PTUN Jakarta telah mengeluarkan putusan untuk menghentikan proyek tersebut, namun terkesan pemerintah lewat Menko Maritim pasang badan untuk terus melanjutkan proyek tersebut.
Luhut menyatakan hasil kajian pemerintah akan diumumkan setelah Lebaran 2017 ini. Ia pun meminta agar pihak yang diundang untuk memenuhi dialog ini karena akan menentukan akan dilanjutkan atau tidaknya proyek tersebut.
“Kami akan undang mereka yang memiliki data kajian reklamasi dan kita minta mereka juga mendengar paparan data yang kami miliki,” pungkasnya.
Sementara itu di tempat terpisah beberapa organisasi yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) sudah siap untuk memaparkan hasil kajiannya kepada Menko Maritim. Bahkan selama ini pihak Kemenko Maritim pun dianggap mangkir karena tak memenuhi undangan sidang keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Begitu halnya dengan pasangan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang menyatakan siap menerima tantangan dari Menko Maritim tersebut. Sejauh ini mereka tetap konsisten untuk menolak reklamasi Teluk Jakarta.
(Adit/MN)
