Ijazah dan sertifikat baru sah apabila sudah masuk dalam database kementerian. Sementara untuk memasukan ke dalam database yang punya akses adalah hanya pejabat di kementerian tersebut.
Bertambahnya stok ikan itu beserta angka impor yang turun sejak 2015 dan bertambahnya konsumsi ikan nasional pada 2016 masih belum diiringi dengan tingkat kesejahteraan nelayan.
bila melihat peran KKP RI baik sebagai institusi negara yang berwenang memberikan rekomendasi impor garam dan secara langsung terlibat di susunan Direksi dan Komisaris PT.Garam sudah seharusnya bertanggung jawab.
MN, Banda Aceh – Sebuah kapal motor pencari ikan dengan alat tangkap pukat cincin dan dokumen-dokumen yang tidak lengkap berhasil diamankan…
MN, Jakarta – Usaha pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memerangi Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing telah menampakkan…
MN, Jakarta – Pelayaran perdana Mudik Gratis rute Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang difasilitasi KM Dobonsolo…
MN, Jakarta – Sesuai UU Pelayaran No 17 Tahun 2008, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerbitkan surat telegram kepada…
MN, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dan melakukan koordinasi secara intens dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna memenuhi…
Terkait penangkapan Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (10/6) lalu, menyisakan pertanyaan soal keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
demi percepatan pengimplementasian kerja sama bilateral ini, Menko Luhut juga meminta agar Pemerintah Tiongkok dapat membantu dengan jalan segera membentuk semacam working group bersama
