Isu Kawasan Diharapkan menjadi Fokus Panglima TNI Baru
Ilustrasi
MN, Jakarta -.Wacana pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali hangat diperbincangkan masyarakat. Gatot yang beberapa bulan lagi berusia 58 tahun memang segera memasuki masa pensiun sebagai prajurit TNI. Kandidat Panglima TNI yang baru saat ini masih dipersiapkan oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi untuk dilaporkan pada Presiden Joko Widodo yang sedang berada di luar negeri.
Menyoroti hal tersebut, pengamat intelijen Ridlwan Habib menyatakan sudah menjadi kewajaran di dalam tubuh TNI saat ini dengan adanya pergantian Panglima TNI dan rotasi matra. Tidak seperti halnya era Orde Baru, Panglima ABRI saat itu selalu didominasi oleh TNI AD, namun saat ini di era Reformasi, matra lain yakni TNI AL dan TNI AU juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi Panglima TNI.
“Saya kira wajar saja kalau ada wacana pergantian Pak Gatot, bagian dari rotasi kepemimpinan yang normal,” ujar Ridlwan Habib di Jakarta, (14/11).
Menurutnya, pergantian Panglima TNI mutlak sepenuhnya hak Presiden. “Bapak Presiden bisa dan boleh mengganti Panglima kapan saja, tentu dengan mekanisme mengajukan usulan nama kepada DPR,” tambah pria yang juga concern terhadap isu-isu kawasan ini.
Ridlwan menjelaskan, Indonesia perlu Panglima TNI yang fokus pada penguatan strategi pertahanan Indonesia di kawasan. “Setidaknya ada tiga dinamika isu kawasan yang harus menjadi perhatian khusus TNI,” ujar master kajian strategi intelijen Universitas Indonesia tersebut.
Persoalan pertama tentang isu Laut Tiongkok Selatan. Posisi Indonesia yang amat strategis membutuhkan visi kepemimpinan Panglima TNI yang jelas terhadap isu ini. “Perlu penguatan pangkalan pangkalan di pulau terluar, misalnya di Ranai. Lalu juga tambahan alutsista untuk TNI AL dan TNI AU,” jelasnya.
Angkatan Laut Indonesia idealnya harus mamu beroperasi maksimal di luar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) bahkan hingga 200 nautical mile dari lepas pantai Indonesia.
Panglima TNI idealnya juga harus memikirkan interoperability ketiga angkatan yang saling mendukung dalam mengamankan wilayah Indonesia. “Jangan hanya terjebak dalam isu dalam negeri saja,” katanya.
Masalah kedua adalah dinamika konflik Marawi di Filipina Selatan. Walaupun Marawi sudah berhasil direbut oleh tentara Filipina, namun jalur laut belum sepenuhnya aman.
“Perlu penguatan operasi bersama Angkatan Laut didukung dengan kekuatan armada Udara di kawasan itu,” bebernya.
Isu ini tidak boleh diremehkan dan dianggap angin lalu. “Butuh Panglima TNI yang memahami secara detail mekanisme operasi laut dan operasi udara,” tambahnya lagi.
Problem ketiga adalah isu Papua yang terus digaungkan oleh kelompok kelompok separatis di Papua. “ Seorang Panglima TNI idealnya memiliki kemampuan pengendalian operasi penggalangan agar isu Papua tidak dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok separatis bersenjata,” papar dia.
Salah satunya misalnya dengan menggalang dukungan negara negara di Pasifik Selatan agar mau menerima kepemimpinan Indonesia dalam memerangi tindakan illegal pencurian ikan di laut sekitar kawasan (IUU Fishing).
Pengaruh Indonesia diharapkan mampu mencegah internasionalisasi isu Papua oleh gerakan separatis bersenjata. “Permasalahan strategis yang global seperti ini yang idealnya menjadi prioritas fokus Panglima TNI dan bukan soal politik dalam negeri,” tandas dia.
Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu meyakini Presiden Joko Widodo sudah mempunyai calon pengganti yang tepat bagi Gatot yang akan pensiun. “Pak Jokowi tentu sudah punya kalkulasinya, dari sisi waktu tentu sudah wajar jika Panglima yang sekarang diganti,” ungkapnya.
Sementara itu di tempat terpisah, Anggota Komisi I DPR Ketua Fraksi PPP MPR RI H Arwani Thomafi menyatakan Panglima TNI yang akan datang memiliki peran yang strategis terkait dengan sejumlah agenda politik tahun 2018. Di antaranya Pilkada serentak dan pemilu serentak di 2019.
Hal itu guna memastikan TNI tidak berpolitik praktis, imparsial dan teguh mengawal kedaulatan NKRI. “Mengingat upaya itu menjadi agenda penting di bawah komando Panglima TNI yang baru,” kata Arwani.
Selain itu, agenda modernisasi kekuatan TNI serta persoalan kesejahteraan TNI juga menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa harus terus dikawal pimpinan TNI mendatang.
Pasalnya, saat ini eskalasi konflik di kawasan tidak bisa dipandang sebelah mata. Perlombaan senjata terus terjadi di antara negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan.
“Konstitusi memberikan mandat penuh kepada Presiden untuk mengusulkan pergantian panglima TNI. Kapan dan dari angkatan mana, biarlah pembahasan hal itu tidak menjadi ruang yang akan mengurangi hak prerogatif Presiden. TNI mempunyai tradisi pengkaderan yang sangat bagus dan teruji,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan TNI juga mempunyai banyak stok kader yang selain professional dan tangguh, juga sangat siap untuk mengisi estafet kepemimpinan di TNI. “Presiden tinggal milih saja. Domain kami nanti soal setuju atau tidak,” pungkasnya.
(Adit/MN)
