KNTI nilai Pembahasan RPJMD Jakarta tidak sesuai Proses dan Substansinya
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyayangkan Pemprov DKI Jakarta masih mengulangi kesalahan dalam konsultasi publik KLHS tersebut.
Perkuat Sinergitas, Pangarmbar terima Kunjungan Anies-Sandi
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi pejabat pemerintah yang baru dalam rangka merangkai sinergitas aparatur negara khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
PMLI Berpartisipasi dalam The 2nd Indonesia Human Capital Summit 2017
MN, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II/IPC ikut berpartisipasi dalam The 2nd Indonesia Human Capital Summit 2017 di Hotel Ritz…
Kapal Pesiar Prancis MV L Austral sandar di Pelabuhan Belawan
MN, Medan – Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan pada hari Selasa, 14 November 2017 dikunjungi kapal pesiar berbendera Prancis,…
Setelah Pelaku Usaha Mengeluh, Kini Pelindo IV Siapkan CC Baru
MN, Surabaya – Setelah para pelaku usaha merasa dirugikan karena biaya logistik di pelabuhan membengkak, akibat lambannya proses pelayanan barang…
Tingkatkan Pelayanan, Pelindo III Tambah 8 HMC dan 4 Kapal Tunda
Demi meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasanya, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III menambah kekuatan alat produksinya berupa delapan unit Harbour Mobile Crane (HMC). Penambahan fasilitas tersebut guna memberikan layanan kepada pengguna jasa pelabuhan.
Pemberian Asuransi Nelayan Iringi Rangkaian Program Bantuan API di Tegal
Selain memberikan Alat Penangkapan Ikan (API) ramah lingkungan juga menyerahkan premi klaim asuransi nelayan (asnel) kepada ahli waris, pemberian kartu asuransi nelayan, penyerahan bantuan Permodalan Nelayan, dan penyerahan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI).
KKP Beri Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Tegal
Bantuan diserahkan di Gedung Mina Graha KUD Karya Mina Tegal, Senin (13/11) oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja besama Plt. Walikota Tegal, Nursoleh
Kaukus Muda Provinsi Kepulauan Tuntut Keadilan Pembangunan
Daerah dengan basis wilayahnya kepulauan memiliki kesulitan luar biasa dalam hal pelayanan publik dan proses pembangunan lainnya bila dibandingkan dengan provinsi yang daratannya lebih luas.
Keberadaan KSOP khusus Batam akan segera Terwujud
MN, Jakarta – Menindaklanjuti penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Kepala BP Batam guna menyelenggarakan pelabuhan di…