Komitmen Pelaut Selamatkan KPI, menjadi Harga Mati

Ilustrasi

MN, Jakarta – Di tengah banyaknya aspirasi pelaut yang tidak merasakan kehadiran organisasi serikat pekerjanya bernama Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), seruan untuk membubarkan organisasi ini kian mengemuka. Pasalnya, generasi muda pelaut sudah tidak menganggap ada organisasi ini karena tidak bisa diandalkan untuk mensejahterakan pelaut dan keluarganya.

Beberapa orang pelaut yang anggota KPI dan telah berkontribusi kepada organisasi, memahami adanya aspirasi mereka yang merasa tidak perlu lagi ada organisasi KPI.

Pelaut eks Primier Cruise Lines (PCL), Teddy Syamsuri dalam keterangan persnya dari poskonya di Jalan Raya Jatinegara Timur-61-65, Balimester, Jakarta beberapa waktu lalu merasakan sangat memaklumi atas adanya aspirasi yang sepihak dari sebagian besar pelaut itu. Tuntutan mereka mutlak, yaitu organisasi KPI sebaiknya dibubarkan.

Sebenarnya yang terjadi menurut Teddy, bukan organisasi KPI-nya yang membuat banyak pelaut tidak suka, akan tetapi karena oknum yang dipercaya menjadi pengurusnya yang tidak becus memperjuangkan nasib pelaut Indonesia.

“PP KPI sejak tahun 2001 hingga sekarang ini sudah tidak lagi amanah, mereka lebih mengutamakan kepentingan sendiri dan kelompoknya ketimbang menaruh kepeduliannya terhadap nasib pelaut,” ujar Teddy.

Pelaut eks Holland American Lines (HAL), Tonny Pangaribuan dalam menanggapi banyaknya keluhan pelaut terhadap KPI memang diamini secara positif.

“Kawan-kawan di HAL sendiri merasakan adanya suasana kebatinan yang sama jika organisasi KPI sudah salah urus. Buktinya Kampus Diklat Pelaut KPI yang sejak tahun 2001 akan dibangun dan sudah digelontorkan dana KPI untuk pembebasan lahannya seluas 50 hektar sampai Rp 10 milyar, sampai saat ini tidak pernah terbangun, termasuk tanah seluas itu juga raib. Ini adalah suatu realita jika PP KPI memang salah urus,“ beber Tony.

Mantan Wakil Presiden KPI periode 2004-2009, Hanneman Suria, tidak menampikkan apabila banyak suara pelaut yang menyuaraan tidak simpatik terhadap KPI.

“Saat saya menjabat Wakil Presiden KPI sudah ada konflik batin. Secara organisatoris bisa dinilai PP KPI melenceng dari amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh,” ungkap Hanneman.

Itu sebabnya ia bersikeras untuk berkantor di KPI Tanjung Priok ketimbang di kantor pusat Cikini. Hal itu dimaksudkan agar ia dekat dengan pelaut anggota karena di Tanjung Priok itulah basis utama pelaut Indonesia berdomisili yang harus diperhatikan.

Dari Makassar, tokoh pelaut, John Kadiaman menyatakan tidak akan berhenti dan akan terus melakukan somasi atas adanya oknum PP KPI yang mengangkat dirinya sendiri sebagai kepengurusan yang sah. Padahal saat Kongres VII KPI tahun 2009 terjadi dead lock dan belum ada jadwal pemilihan kepengurusan baru untuk periode 2009-2014 saat itu.

Somasi itu belakangan menurut John Kadiaman secara khusus ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dianggap abai terhadap aspirasi pelaut yang meminta Negara hadir untuk membenahi organisasi KPI.

Pasalnya, lanjut John, “PP KPI periode 2004-2009 itu sudah demisioner tetapi ironisnya meski Kongres VII dead lock dan tidak pernah ada SK penetapan, mereka secara illegal mengangkat dirinya sendiri untuk menjelma menjadi PP KPI periode 2009-2014.

“Bahkan mereka yang illegal itu bisa menggelar Kongres VIII KPI tahun 2014 dan terpilih PP KPI periode 2014-2019 yang tentunya kepengurusan tersebut cacat hukum,” tutur John yang juga selaku Ketua Pimpinan Sidang Kongres VII KPI tahun 2009 yang diadakan di Hotel Sheraton, Bandara Cengkareng, Banten pada 15-17 Desember 2009.

Sementara itu, di tempat terpisah, pelaut eks Shell Tankers, Hasoloan Siregar, membenarkan adanya suara pelaut yang cukup dinamis dan mulai ada pergunjingan agar organisasi KPI dibubarkan. Menurutnya jika bukan pelaut anggota tidak perlu dirisaukan kendati bisa saja untuk menjadi pertimbangan.

“Karena proses pendirian organisasi KPI di tahun 1966 saat masih bernama PPI sejatinya adalah atas adanya kesepakatan bersama pelaut Indonesia untuk mendirikan KPI yang dibentuk dari, oleh dan untuk pelautnya sendiri. Dan hal ini untuk memenuhi saran dan anjuran Menko Maritim Ali Sadikin saat itu,” ungkap Hasoloan.

Menurut dia, bagi pelaut anggota yang sudah berkontribusi kepada organisasi KPI, dimana 4 persen dari gaji pokok setiap pelaut perbulannya disetor oleh perusahaan kepada KPI.

“Sekalipun pelaut tidak merasa terpotong dari gajinya, tapi tanpa ada pelaut yang dipekerjakan di kapal-kapalnya tidaklah mungkin perusahaan akan menyetorkan kontribusi ke KPI,” kata aktivis komunitas Pelaut Senior ini.

Masih kata Hasoloan, jika banyak pelaut yang bukan atau belum anggota bersuara miring terhadap KPI, tapi bagi dirinya tidaklah demikian. Pasalnya setoran kontribusi pihak perusahaan ke organisasi KPI sebagai organisasi serikat pekerjanya pelaut Indonesia, beralasan untuk digunakan bagi kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan serta untuk meningkatkan kesejahteraan pelaut dan keluarganya.

Sudah barang tentu, lanjut Hasoloan, dirinya tidak ingin organisasi KPI dibubarkan. “Kami sudah berkontribusi tapi oleh PP KPI kegunaan penerimaan kontribusi itu tidak pernah mereka salurkan, sebagaimana alasan yang dituangkan melalui CBA (Colective Bargaining Agreement-red) antara KPI dan perusahaan yang disetujui pejabat Ditjen Hubla,” tegasnya.

Dengan demikian PP KPI sejak tahun 2001 harus bertanggungjawab atas penerimaan setoran kontribusi pihak perusahaan yang sama sekali tidak pernah ada yang mereka bangun.

“Sebab itu kami akan menolak sekaligus menentang bagi yang meminta KPI dibubarkan, sebaliknya wajib dipertahankan,” tegasnya lagi.

Melalui dua pertemuan yang diadakan pada hari Sabtu (17/11) dan Senin (20/11) lalu, beberapa orang pelaut ini kemudian melahirkan komitmen untuk menyelamatkan organisasi KPI harga mati. Dan untuk menindaklanjutinya, pelaut anggota KPI ini telah membentuk: