Produktifitas JICT dan TPK Koja Rendah, Koperasi TKBM Priok Rugi Rp 6,3 Miliar
H Suparman
MN, Jakarta – Koperasi Karya Sejahtera Tenaga Kerja Bongkar Muat (KSTKBM) Pelabuhan Tanjung Priok menderita kerugian Rp 6,3 miliar sepanjang tahun 2017 akibat produktifitas bongkar muat yang rendah di dua terminal petikemas yakni Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja.
Di tahun 2017, produktifitas bongkar muat di kedua terminal jauh di bawah ketentuan Kementerian Perhubungan yakni 27 boks kontainer/alat/jam untuk JICT dan 25 boks kontainer/alat/jam untuk TPK Koja.
Ketua Koperasi KSTKBM Tanjung Priok, H Suparman, mengungkapkan, rendahnya pencapaian bongkar muat kontainer itu membuat Koperasi KSTKBM harus rela menerima pembayaran jasa bongkar muat yang jauh di bawah biaya upah yang harus dibayarkan kepada pekerja TKBM.
Untuk menutupi kekurangan upah, Koperasi KSTKBM terpaksa menggunakan dana yang dipersiapkan untuk tunjangan hari raya (THR) 2400 buruh TKBM serta dana asuransi pekerja tahun 2017. Akibatnya, 2400 TKBM Tanjung Priok terancam tidak mendapat THR tahun 2018.
H Suparman juga menyayangkan pihak Otoritas Pelabuhan yang tidak sigap dalam mencermati anjloknya produktivitas bongkar muat tersebut. Padahal, rendahnya produktifitas bongkar muat tersebut sangat mempengaruhi pencapaian dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini bertolak belakang dengan target Presiden Jokowi menurunkan angka dwelling time.
“Dwelling time itu ditentukan kecepatan bongkar muat. Kami punya data, ada kapal yang harusnya dilayani 2 hari tapi baru selesai 4 hingga 5 hari,” ungkap H Suparman di sela-sela pemberangkatan 13 anggota TKBM yang menunaikan ibadah umroh atas biaya koperasi, Jumat (23/2).
Menurutnya, Presiden Jokowi harus turun tangan mengevaluasi kinerja otoritas pelabuhan maupun manajemen Pelindo II khususnya di Tanjung Priok. Sayang sekali jika pelabuhan terbesar yang menjadi gerbang ekonomi nasional dikelola amatiran. Hal ini pun berdampak langsung terhadap Koperasi TKBM yang merugi miliaran rupiah.
Seperti diketahui, sejak awal tahun 2017, JICT dan TPK Koja memberlakukan sistem baru pembayaran jasa bongkar muat berdasarkan jumlah box kontainer. Koperasi KSTKBM menerima sistem baru yang mengacu pada asumsi produktivitas bongkar muat di kedua terminal sesuai dengan standar ditetapkan Kementerian Perhubungan.
Namun pada kenyataannya, sepanjang tahun 2017, pencapaian produktifitas alat bongkar muat di kedua terminal jauh dari standar tersebut. Bahkan pernah terjadi produktivitas alat hanya 15 boks/jam.
“Sebagai pengelola TKBM, kami sudah mau mengubah aturan pembayaran upah dari pihak terminal menjadi sistem borong. Namun kami kecewa karena ternyata produktivitas bongkar muat jauh dari standar yang sudah ditetapkan pemerintah,” tukasnya.
Menurutnya, pihak Koperasi KSTKBM sudah menyampaikan kerugian yang diderita koperasi tersebut kepada Otoritas Pelabuhan maupun manajemen kedua terminal. Koperasi KSTKBM pun sudah mengajukan dana kompensasi atas kerugian kepada JICT dan TPK Koja. Namun hingga saat ini belum direspon dengan baik.
Mogok
Jika permintaan tersebut tetap tidak direspon, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat akbar dengan seluruh TKBM untuk menyikapi kasus tersebut.
“Banyak TKBM yang mendesak melakukan mogok kerja. Tapi kita tahan. Jika sampai Maret tidak ada respon, apa boleh buat kita ikuti kemauan mogok kerja TKBM di seluruh kawasan Pelabuhan Tanjung Priok,” imbuhnya.
H Suparman berharap manajemen JICT maupun TPK Koja memahami kesulitan yang dihadapi Koperasi KSTKBM saat ini. Pasalnya, kerugian yang dialami Koperasi KSTKBM bukan disebabkan kinerja TKBM, melainkan karena faktor produktifitas yang menurun drastis di kedua terminal.
Dia pun mengingatkan manajemen pelabuhan mengenai sejarah serta berbagai regulasi pengelolaan TKBM yang berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya di pelabuhan.
“Intinya semua pihak di pelabuhan harus paham mengenai kondisi TKBM yang sebenarnya,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
