Armada Tol Laut Dukung Keberlangsungan Logistik Indonesia Wilayah Timur
Armada Tol Laut Pemerintah
MN, Ambon – Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut memastikan kelancaran arus logistik di Indonesia wilayah Timur. Salah satunya distribusi barang maupun penumpang dari Ambon ke Pulau Ambalau (73 mil dari Ambon) atau sebaliknya.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Ambon, Henry Tondang mengatakan, Ditjen Perhubungan Laut telah menyiapkan dukungan terhadap distribusi barang kebutuhan atau logistik melalui program tol laut dan kapal perintis bagi wilayah Ambon sekitarnya.
“Armada tol laut sudah masuk ke Ambon dengan trayek T-7 melalui Namlea dan trayek T-15 melalui Namrole. Sedangkan untuk armada perintis sudah ada 8 trayek Sabuk Nusantara di Ambon yakni R 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 dan 53,” ujarnya.
Menurut Henry, Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan logistik di Indonesia Wilayah Timur. Jika ada permasalahan terkait distribusi logistik tentunya Pemerintah tidak tinggal diam agar memastikan jalur distribusi logistik tetap lancar.
Sementara itu terkait rusaknya KM Tanjung Kabat yang merupakan kapal jaringan trayek perintis Ditjen Perhubungan Darat dan kapal penyeberangan masyarakat Pulau Ambalau untuk mengangkut barang kebutuhan sehari-hari mereka.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus H Purnomo menerangkan, Pemerintah selalu memiliki rencana cadangan bila dilapangan ditemukan permasalahan yang terjadi terkait permasalahan ketersediaan kapal pengangkut logistik.
“Kita ada kapal tol laut dan kapal perintis masuk ke wilayah Maluku dan itu harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika sekiranya masih kurang pasokan logistik ke Pulau Ambalau, kami akan melakukan omisi atau deviasi kapal perintis trayek lain,” jelasnya.
Agus Purnomo menegaskan, bahwa pentingnya sinergi antara Pemda Ambon dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut untuk mengantisipasi permasalahan kekurangan kapal untuk mengangkut logistik.
“Kapal swasta dan yang dioperasikan Pemda juga harus selalu siap beroperasi dan harus ada Contingency Plan antara Pemda dan Kantor KSOP Ambon jika ada salah satu kapal berhenti beroperasi. Intinya, kita harus melayani masyarakat sebaik mungkin,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
